Sekretaris Partai Garuda Nias Selatan ini menegaskan bahwa KPU Nias Selatan telah melanggar aturan yang mereka buat sendiri. “KPU Nias Selatan tidak konsisten dengan keputusan yang telah mereka tetapkan. Mereka mengabaikan aturan yang jelas mengatur proses penetapan kursi dan calon terpilih,” tegas Restu.
Lebih lanjut, ia menyebut KPU juga mengabaikan Putusan Bawaslu Nias Selatan yang sebelumnya telah mengeluarkan Keputusan Mediasi antara Partai Garuda dan KPU terkait sengketa pemilu. “Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, namun KPU bertindak seolah memiliki kewenangan lebih tinggi dari KPU RI,” tambahnya.
Restuman menegaskan usai keputusan PTUN dan DKPP, pihaknya akan menempuh jalur hukum lain, termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami akan terus memperjuangkan hak kami agar keadilan dapat ditegakkan,” pungkasnya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
