"Program prioritas saja belum maksimal, kenapa harus membeli gedung yang belum tentu bermanfaat bagi masyarakat banyak?" sambung Wira.
Selain itu, KAMMI juga mengecam kebijakan kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dilakukan oleh Pemprovsu pada tahun 2021.
Kebijakan ini dinilai semakin membebani masyarakat yang sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi.
"Kenaikan pajak BBM pada saat itu adalah sebuah tamparan bagi masyarakat yang baru saja keluar dari kesulitan," ungkap Wira.
Wira menegaskan bahwa KAMMI telah melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Melalui kritik yang disampaikan, KAMMI berharap agar pemimpin Sumatera Utara selanjutnya dapat lebih memperhatikan aspirasi masyarakat dan mengambil kebijakan yang pro-rakyat.
"Kami berharap pemimpin baru dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan," pungkas Wira.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
