Ridho juga menuturkan ada kebijakan perusahaan yang bertindak sebagai produsen diduga tidak sejalan dengan program yang dijalankan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng ke masyarakat.
"Dengan alasan menunggu kebijakan manajemen, hal tersebut menunjukan keengganan produsen untuk bekerjasama dengan pemerintah utk menjamin ketersediaan pasokan di masyarakat," jelasnya.
Dalam kasus ini, kata Ridho, bisa ditarik kesimpulan bahwa pihak produsen dan pemerintah tidak melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.
"Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan awal bahwa satu atau lebih penyebabnya, yaitu kegagalan koordinasi, kegagalan kebijakan dan kegagalan pasar," ucapnya.
Lebih lanjut, menurut Ridho, koordinasi yang dimaksud, yakni belum adanya kesolidan antara pemerintah dan produsen dalam hal mengimplementasikan kebijakan migor yang ditetapkan beberapa waktu lalu.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
