Sebanyak 30.969 tim pendamping keluarga (TPK) untuk percepatan penurunan stunting di 6.251 desa yang ada di 33 kabupaten/kota. Sumut juga mempunyai 893 orang penyuluh keluarga berencana (PKB), PPKBD dan sub-PPKBD yang tersebar di kecamatan dan desa serta kelurahan.
"Melakukan penyuluhan dan penggerakan dengan membentuk dan membekali kader-kader di setiap desa dan kelurahan agar implementasi percepatanan penurunan stunting terlaksana dengan cepat," terang Munawar.
Adapun unsur dalam Tim TPK terdiri dari Kader PKK, kader KB, dan tenaga kesehatan (bidan dan atau perawat). Sementara PKB adalah pegawai BKKBN Pusat yang ditempatkan di organisasi perangkat daerah (OPD) KB di setiap kabupaten/kota.
Munawar menambahkan tugas mereka adalah melakukan KIE (komunikasi, informasi dan eduksi) terkait keluarga berencana dan pembangunan keluarga juga tentang stunting. Misalkan ada calon pengantin, maka petugas akan memberikan edukasi dan tindakan dini seperti mengukur lingkar lengan, lalu mengedukasi tentang makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, sanitasi dan sebagainya.
"Kemudian tupoksi lain dari TPK adalah melakukan surveilans, memfasilitasi layanan rujukan, memfasilitasi bantuan sosial seperti penyaluran bantuan dari dinas ketahanan pangan yang bekerjasama dengan PT. POS Indonesia terkait pendistribusian ayam dan telur. Tim inilah yang memfasilitasi bantuan tersebut supaya bantuan tersebut diberikan sesuai dan tepat sasaran kepada Keluarga Berisiko Stunting (KRS) sesuai data verval22 yang dirilis oleh BKKBN," jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, Sumut harapannya dapat menekan prevalensi stunting menjadi 18% pada tahun 2023 dan 14% di tahun 2024. Seperti diketahui berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di Sumut berhasil turun 4,7%, yaitu 21,1% di tahun 2022 dari yang sebelumnya 25,8% di tahun 2021.
"Mari kita terus bersama-sama perangi stunting," tandas Munawar.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
