MEDAN, iNewsMedan.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat kerja sama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) untuk memperluas akses sanitasi layak dan meningkatkan ketersediaan jamban sehat di seluruh daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Sumut yang ditargetkan turun menjadi 12,5 persen pada 2030.
Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, saat membuka Rapat Koordinasi Awal Kerja Sama Provinsi dengan UNICEF dalam kerangka Country Programme Action Plan (CPAP) 2026–2030 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Rabu (10/6/2026).
Sulaiman menegaskan bahwa sektor sanitasi menjadi salah satu fokus utama yang membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat 134.434 jamban tidak layak dan 94.088 sumber air tidak layak yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penyediaan layanan sanitasi dan air minum yang aman masih memerlukan perhatian serta dukungan dari berbagai pihak," ujarnya.
Menurut Sulaiman, perhatian terhadap sektor sanitasi semakin krusial karena prevalensi stunting di Sumut masih mencapai 22 persen pada 2024. Sementara itu, target penurunan stunting pada 2030 ditetapkan sebesar 12,5 persen.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemprov Sumut berharap UNICEF dapat berperan dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah dan desa, khususnya dalam perencanaan serta pengelolaan sanitasi. Selain itu, diperlukan pengembangan strategi perubahan perilaku masyarakat untuk menghentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS).
Kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses jamban sehat bagi keluarga miskin dan kelompok rentan, serta mengembangkan sistem pemantauan (monitoring) dan evaluasi sanitasi berbasis data hingga tingkat desa dan kelurahan.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
