JAKARTA, iNewsMedan.id — Nama Bambang Utoyo memiliki catatan tersendiri dalam sejarah konflik internal perwira TNI Angkatan Darat (AD) pada medio 1950-an. Perselisihan yang dipicu oleh intervensi politik saat itu sempat membuat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal AH Nasution dicopot dari jabatannya.
Posisi yang ditinggalkan Nasution sempat diisi oleh Kolonel Bambang Soegeng yang dianggap sebagai figur netral. Namun, usahanya menyatukan kubu-kubu di tubuh TNI AD mengalami jalan buntu hingga ia memilih mengundurkan diri. Jabatan KSAD sementara kemudian dipegang oleh Kolonel Zulkifli Lubis sebagai pejabat interim.
Pemerintah lantas menunjuk Panglima Tentara Teritorium II, Kolonel Bambang Utoyo, sebagai KSAD baru dengan kenaikan pangkat menjadi Jenderal Mayor. Namun, keputusan ini kembali menuai gelombang penolakan keras dari internal TNI AD.
Mengutip Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, sejumlah perwira tinggi secara terbuka memboikot upacara pelantikan Bambang Utoyo. Bahkan, Barisan Musik Angkatan Perang menolak hadir dalam acara tersebut.
Kendati dihantam boikot, pelantikan tetap dilaksanakan tanpa protokol militer standar. Lagu kebangsaan Indonesia Raya akhirnya dikumandangkan dengan iringan musik dari Korps Pemadam Kebakaran (Damkar).
Ketegangan tak berhenti di situ. Bambang Utoyo bahkan dilarang memasuki Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) oleh para perwira yang menolak kepemimpinannya. Esoknya, krisis ini memicu lahirnya Mosi Tidak Percaya Zainal Baharuddin yang berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
