MEDAN, iNewsMedan.id - Guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Utara (Sumut), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) yang tergabung dalam Forum Komunikasi IJK (Forkom IJK) Sumut kembali menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 dengan tema 'Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat'.
Bulan Inklusi Keuangan ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan/layanan jasa keuangan. Adapun puncak acara "Pasar Keuangan Rakyat" diselenggarakan pada 28-30 Oktober 2022 di Plaza Medan Fair, Medan.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Isabella Wattimena yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, selama periode BIK berlangsung, OJK mendorong seluruh Industri Jasa Keuangan agar dapat menawarkan produk-produk jasa keuangan yang murah, mudah dan terjangkau bagi masyarakat dengan tetap menerapkan market conduct yang baik agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang berpotensi merugikan kedepannya.
"Selanjutnya, Saya berharap kegiatan BIK ini terus dilakukan di seluruh daerah yang ada di Sumatera Utara, sehingga dapat menjangkau dan meningkatkan literasi keuangan seluruh masyarakat, bukan hanya yang berada di perkotaan," kata Sophia, Jumat (28/10/2022).
Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Yusup Ansori menyampaikan, beberapa apresiasi terkait dengan capaian yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Selain tingkat inklusi yang menempati peringkat dua nasional, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Utara Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, yang bertujuan sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah, mencatat berbagai prestasi.
TPAKD Award Tahun 2020 diperoleh Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat serta TPAKD Award Tahun 2021 diterima Provinsi Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi. Selain itu, penghargaan Tokoh Inklusi Keuangan yang diterima oleh Walikota Tebing Tinggi pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2022.
Selanjutnya, Yusup menambahkan, capaian lainnya terkait dengan TPAKD Sumatera Utara di Tahun 2022 seperti Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menerima KEJAR Award 2022 sebagai salah satu Provinsi Terbaik dalam implementasi KEJAR dan sudah memiliki rasio kepemilikan rekening oleh pelajar yaitu 87 persen diatas target nasional sebesar 80 perssn pada akhir tahun 2022.
Program unggulan lainnya yang dimiliki oleh TPAKD Sumatera Utara adalah One Village One Agent (OVOA) yang bertujuan dalam memperluas akses keuangan dengan menghadirkan minimal 1 Agen Laku Pandai di setiap Desa. Pada Juni 2022, tercatat sebanyak 5.257 Desa dari 6.110 Desa sudah memiliki Agen Laku Pandai atau dengan kata lain capaiannya sudah 86,04 persen.
Pada September 2022, terdapat penambahan sejumlah 484 Desa atau dengan kata lain terjadi peningkatan 7,92 persen, sehingga capaian dari One Village One Agent di Sumut sudah mencapai 93,96 persen.
"Peningkatan tersebut didominasi oleh desa di Kepulauan Nias, yang ditandai dengan pertumbuhan rekening dana pihak ketiga (DPK) bank umum di wilayah tersebut sebesar 19,58 persen yoy. Hal ini sejalan dengan target TPAKD yaitu untuk memperluas akses keuangan," jelasnya.
Adapun rangkaian kegiatan BIK Pasar Keuangan Rakyat 2022 terdiri dari financial expo yang diisi oleh 48 booth terdiri dari berbagai IJK dari Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Multifinance dan Pergadaian. Pada kegiatan tersebut, diadakan penyerahan simbolis produk keuangan, penyerahan simbolis pemberian CSR, peluncuran Sarana Informasi Mobil Literasi dan Inklusi Keuangan (SiMOLEK) dan peluncuran website TPAKD Provinsi Sumatera Utara.
Selain itu, juga diadakan charity (medical checkup dan donor darah), pameran produk/layanan jasa keuangan dan UMKM, serta kampanye program literasi dan inklusi keuangan mengenai business matching, perbankan dan lembaga pembiayaan.
Lebih lanjut, inklusi keuangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Inklusi keuangan berperan dalam pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan memajukan perekonomian.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
