Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Oknum Pegawai Lapas Medan Jadi Kurir 599 Vape Narkoba, Tergiur Upah Rp20 Juta
Advertisement . Scroll to see content

Penyalahgunaan Vape, Pakar Ingatkan Pengawasan dan Dampak Ekonomi

Selasa, 17 November 2026 | 08:34 WIB
  • author Isnaini Kharisma
Penyalahgunaan Vape, Pakar Ingatkan Pengawasan dan Dampak Ekonomi
Ilustrasi. Foto: Istimewa

MEDAN, iNewsMedan.id – Wacana pelarangan rokok elektronik (REL) atau vape kembali mengemuka menyusul maraknya penyalahgunaan perangkat tersebut untuk narkotika oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Namun, penentuan kebijakan dinilai perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efektivitas pengawasan, pembedaan produk legal dan ilegal, hingga dampaknya terhadap tenaga kerja, UMKM, dan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan industri rokok elektronik.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengatakan pemerintah perlu menggunakan bukti yang tepat sebelum menentukan bentuk pembatasan terhadap produk tersebut.

“Pemerintah juga perlu menggunakan bukti yang tepat untuk menentukan bentuk pembatasan yang proporsional,” kata Kristian, Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh bentuk pembatasan, tetapi juga konsistensi penerapan aturan dan kemampuan pengawasan di lapangan.

“Saat ini sudah terdapat berbagai ketentuan yang mengatur industri rokok elektronik. Tantangan kebijakan sebenarnya bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya larangan. Karena itu, yang tidak kalah penting adalah konsistensi pelaksanaan aturan, kemampuan pengawasan, pengendalian peredaran produk ilegal, dan penindakan terhadap pihak yang menyalahgunakan perangkat vape untuk narkotika,” jelasnya.

Persoalan tersebut turut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Permasalahan Vape/Rokok Elektrik (REL) yang digelar Komisi Fatwa MUI sebelum menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Dalam diskusi itu, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Djaka Kusmartata, menekankan pentingnya membedakan vape legal yang berada dalam pengawasan pemerintah dengan produk yang disalahgunakan untuk narkotika melalui jalur ilegal.

Menurutnya, seluruh produk vape legal yang beredar resmi dilengkapi pita cukai. Sementara, berdasarkan penelusuran Bea Cukai, belum ditemukan vape berisi narkotika yang menggunakan pita cukai resmi.

“Kalau produk vape legal yang diawasi oleh pemerintah itu pasti berpita cukai. Berdasarkan penelusuran dan informasi yang kami kumpulkan hingga hari ini, tidak ada penemuan vape berisi narkoba yang ditempeli pita cukai resmi. Artinya, vape yang disalahgunakan untuk narkotika itu beredar melalui jalur ilegal,” ujar Djaka.

Sementara itu, Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Nugraha Prasetia Yogie, menilai penguatan regulasi dan pengawasan tata niaga perlu dilakukan tanpa mengabaikan keberlangsungan industri.

“Kemenperin akan terus mendorong implementasi regulasi yang seimbang, baik pembatasan usia pengguna hingga pengendalian peredaran, demi menjamin kualitas produk serta melindungi keselamatan konsumen tanpa mematikan ekosistem industri nasional,” katanya.

Menurut Yogie, dampak kebijakan terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi juga perlu menjadi pertimbangan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian yang disampaikan dalam FGD tersebut, terdapat sekitar 200 perusahaan industri rokok elektronik di Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang dari sektor hulu hingga hilir.

Nilai investasi industri ini mencapai Rp31 triliun, sedangkan nilai ekspornya sekitar 518 juta dolar AS.

Selain itu, sektor rokok elektronik turut menyumbang penerimaan negara melalui cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun.

“Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujar Yogie.

Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian rokok elektronik tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan untuk narkotika, tetapi juga menyangkut pengawasan peredaran produk, penegakan aturan, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Editor: Ismail

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut