Pelaku Industri Vape Minta Pemerintah Berantas Narkoba dan Lindungi Pekerja Legal
MEDAN, iNewsMedan.id - Pelaku industri rokok elektronik (REL) atau vape meminta pemerintah tidak menyamaratakan usaha legal dengan pihak yang menyalahgunakan produk tersebut untuk narkotika. Mereka mendukung pemberantasan narkoba dan perlindungan anak, tetapi menolak jika upaya tersebut berujung pada pelarangan total yang mengancam keberlangsungan usaha dan mata pencaharian pekerja.
Aspirasi itu disampaikan dalam konferensi pers industri rokok elektronik nasional yang dihadiri lima asosiasi, yakni Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).
Kelima asosiasi menilai pemberantasan penyalahgunaan vape untuk narkotika harus dilakukan secara tepat sasaran tanpa merugikan pelaku usaha yang menjalankan bisnis sesuai ketentuan.
Besarnya dampak ekonomi industri tersebut juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan asosiasi, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha rokok elektronik nasional, mulai dari produsen hingga toko ritel. Nilai investasinya mencapai Rp31 triliun, dengan penerimaan cukai Rp2,8 triliun pada 2025 dan nilai ekspor sekitar 518 juta dolar AS.
Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi, mengatakan industri REL memiliki mata rantai usaha yang melibatkan pekerja dari sektor produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, retail hingga layanan pendukung.
Tekanan terhadap industri, menurutnya, akan berdampak langsung terhadap penghasilan pekerja dan keluarga mereka.
“Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut,” ujar Enggar, Senin (16/11/2026).
Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan, wacana pelarangan total telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha yang selama ini menjalankan bisnis secara legal. Terlebih, industri REL telah diatur dan dikenakan cukai sejak 2018.
“Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya. Kami memohon pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka yang selama ini mencari nafkah secara legal dan mematuhi aturan. Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian dan masa depannya,” ungkap Budiyanto.
Editor: Ismail