Pertanian Tak Cukup Sejahterakan Keluarga, Perempuan Dairi Berharap Tambang Beroperasi

Baca Juga

Dari Sampah Jadi Karya, Cara Anak-anak Longkotan Belajar Mencintai Lingkungan

Bukan Sekadar Bertahan untuk Kebutuhan Dapur

Delphi menggambarkan kehidupan sebagian petani di Dairi yang masih berkutat dengan hasil pertanian skala kecil. Jagung, cabai, dan komoditas lainnya ditanam dalam jumlah terbatas, kemudian dijual untuk membeli kebutuhan rumah tangga.

Pola itu, menurutnya, membuat keluarga lebih banyak berjuang memenuhi kebutuhan harian ketimbang memiliki kesempatan mengembangkan kesejahteraan.

“Jadi masih untuk urusan perut, ya. Belum, apalagi mau sejahtera dan kaya,” katanya.

Karena itu, ia berharap kehadiran PT DPM bisa membuka pilihan ekonomi baru bagi perempuan dan keluarga di sekitarnya. Ia juga menyebut sejumlah program yang telah dijalankan perusahaan sebelum beroperasi, seperti bantuan bibit, pelatihan pertanian, pelatihan membuat kue dan keripik, serta pembinaan sanggar tari bagi anak-anak dan remaja putri.

Delphi turut menyinggung program beasiswa bagi anak-anak Dairi. Menurutnya, akses pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan keluarga, termasuk para ibu yang memikirkan masa depan anak-anak mereka.

Baca Juga

DPM Goes to Campus, Bertanggung Jawab

Meski begitu, peluang kerja dan pertumbuhan usaha yang diharapkan dari operasional tambang tersebut masih berupa potensi. Besarnya manfaat ekonomi ke depan akan bergantung pada realisasi kesempatan kerja, keterlibatan usaha lokal, serta dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat.

Minta Hakim Pertimbangkan Suara Pendukung

Di tengah proses hukum yang berlangsung, Delphi meminta majelis hakim PTUN melihat perkara PT DPM secara menyeluruh. Ia menilai pertimbangan pengadilan perlu mencakup aspek hukum, persoalan lingkungan, serta kepentingan masyarakat yang berharap mendapat manfaat ekonomi.

Delphi mengatakan dukungannya didasarkan pada sejumlah hal yang menurutnya perlu diperhatikan, termasuk perkembangan perizinan, revisi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan perubahan tata ruang daerah.

Ia juga menyebut, sebelum terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) AMDAL, pihak berkompeten telah melakukan konsultasi publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang mendukung maupun menolak kehadiran PT DPM.

“Sebelum terbitnya SKKL AMDAL setahu kami pihak berkompeten telah melakukan Konsultasi Publik, yang melibatkan semua stakeholders dan pemangku kepentingan dan juga masyarakat yang pro dan kontra dengan kehadiran PT. DPM,” ujarnya.

Baca Juga

DPM Goes to Campus, Mahasiswa ISTP Diajak Memahami Praktik Tambang yang Bertanggung Jawab

Ia mengaku mengikuti sosialisasi revisi AMDAL dan mendengar penjelasan mengenai rencana penambangan bawah tanah serta metode backfilling, yakni pengisian kembali rongga bekas tambang. Berdasarkan penjelasan tersebut, ia menilai perusahaan berupaya meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Namun, Delphi mengakui dirinya bukan ahli pertambangan. Karena itu, penilaian mengenai risiko lingkungan dan kesehatan tetap perlu merujuk pada kajian teknis serta bukti yang dapat diuji.

Ia juga tidak mempersoalkan hak masyarakat yang menolak operasional PT DPM untuk menyampaikan keberatan. Hanya saja, menurutnya, kekhawatiran yang disampaikan harus memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Menurut saya, itu haknya juga, tetapi kalaupun hak kita kan tentu ada batasan. Batasannya adalah harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Delphi berharap suara masyarakat pendukung tidak terabaikan dalam proses hukum tersebut. Ia menyebut jumlah warga yang mendukung operasional perusahaan jauh lebih banyak daripada pihak yang menolak.

“Jadi, kita mau berharap, bermohon supaya pengadilan juga melihat ini secara holistik, secara komprehensif, secara menyeluruh,” katanya.

Editor: Ismail