19 Marga Pakpak Minta Lembaga Negara Kaji Polemik Tambang Secara Berimbang

JAKARTA, iNewsMedan.id- Perwakilan 19 marga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) mendatangi sejumlah lembaga negara untuk menyampaikan dukungan terhadap Persetujuan Lingkungan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM). Aspirasi itu disampaikan melalui surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman RI, dan Komnas Perempuan.

Forum tersebut meminta agar lembaga-lembaga negara tidak hanya mempertimbangkan kelompok yang menolak proyek tambang, tetapi juga mendengar suara masyarakat yang mendukung investasi di Kabupaten Dairi.

Baca Juga

Lingkar Tambang Tak Melulu Soal Produksi, Program Sosial Ini Menyasar Warga

Ketua Harian FKPHUPD Aslim Padang mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang juga memiliki hak untuk menyampaikan pandangan mereka secara langsung kepada para pengambil kebijakan.

"Kami menghormati setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk pihak yang memiliki pandangan berbeda terkait investasi di Kabupaten Dairi. Namun kami juga merasa perlu menyampaikan perspektif masyarakat yang selama ini mendukung pembangunan karena melihat adanya peluang peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Aslim, Senin, 25 Juni 2026.

Menurut FKPHUPD, berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemangku hak ulayat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemuda hingga perempuan telah dilibatkan dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Forum menilai proses tersebut berlangsung terbuka sehingga masyarakat memiliki kesempatan memperoleh informasi sekaligus menyampaikan masukan.

Editor : Ismail