Penyadapan Listyo Sigit Cs Sasar Elit Parpol, Demokrat: Sejak Awal Kami Sudah Asumsi

JAKARTA, iNewsMedan.id — Partai Demokrat memberikan respons terkait pengungkapan kasus penyadapan ilegal oleh Bareskrim Polri yang menyeret Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi. Aksi penyadapan tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menyasar sejumlah elit partai politik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan bahwa pihaknya sejak awal telah memasang sikap waspada serta mengasumsikan adanya praktik penyadapan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Baca Juga

Mensesneg Sebut Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah Makar, Ini Alasannya

"Kami sejak awal mengasumsikan memang ada penyadapan itu, gitu ya. Dan kami tidak ingin suuzan sebetulnya, tetapi ya kita berasumsi saja, waspada, bahwa itu bisa dilakukan," kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).

Herman menegaskan bahwa penyadapan yang dilakukan tanpa melalui prosedur dan regulasi perundang-undangan merupakan tindakan pidana serius. Terlebih lagi, tindakan ilegal tersebut berani menyasar pimpinan tertinggi negara.

"Bahkan kalau benar ternyata Presiden disadap, ya ini menurut saya kategori kejahatan yang sangat besar. Ini harus melalui proses-proses yang lebih transparan supaya publik juga tahu ya," kata Herman.

Baca Juga

Mengenal Sosok Irjen Ahrie Sonta Nasution, Jenderal Bintang Dua Termuda Akpol 2002 Jadi Tersangka

Oleh karena itu, Partai Demokrat mendukung penuh langkah kepolisian untuk mengusut tuntas motif utama di balik pengumpulan informasi secara tidak sah tersebut, termasuk mendalami dalang di balik pergerakan para pelaku.

"Dan tentu yang paling penting untuk apa penyadapan itu? Dan atas perintah siapa? Kepentingannya apa?" kata Herman.

"Nah, ini saya kira pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diproses di Kepolisian dan tentu sampai hari ini kami menghormati proses itu, tidak berasumsi, dan mudah-mudahan penegakan hukum bisa dilakukan setegak-tegaknya dan secara transparan, profesional," imbuhnya.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar