Rakor KSP: Saroha Manullang Buka Suara Soal TPPO Hingga Scam di NTT

Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut, antara lain penipuan daring atau online scam, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pelintasan batas negara secara ilegal, serta permasalahan WNI yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi. Persoalan administrasi kewarganegaraan, sinkronisasi data keimigrasian dan pekerja migran, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai migrasi yang aman dan legal juga menjadi bagian penting dari pembahasan.

Sebagai wilayah perbatasan, Nusa Tenggara Timur memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan perlintasan orang sekaligus memastikan pelayanan keimigrasian berjalan optimal. Sinergi antara jajaran Imigrasi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi faktor penting dalam mencegah dan menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan mobilitas lintas negara.

Baca Juga

Sembunyi di Kapal, 3 WNA Cina yang Ingin ke Australia Ilegal Diciduk Imigrasi NTT

Rapat koordinasi ini turut menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kapasitas serta pengetahuan masyarakat mengenai migrasi yang aman dan legal. Penguatan peran Desa Binaan Imigrasi dan Desa Migran Emas, perluasan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan TPPO, serta sinkronisasi data migrasi dan pekerja migran diharapkan dapat memperkuat sistem pelindungan masyarakat di wilayah perbatasan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah konkret di antara seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan pelayanan dan pelindungan WNI. Koordinasi lintas sektor juga diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan kejahatan transnasional, meningkatkan efektivitas pertukaran informasi, serta memastikan penanganan permasalahan WNI berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

Setelah pelaksanaan rapat koordinasi, agenda kegiatan direncanakan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Rumah Detensi Imigrasi Kupang, dan UPT BP3MI Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan keimigrasian serta dukungan penanganan permasalahan yang berkaitan dengan WNI.

Kanwil Ditjen Imigrasi Nusa Tenggara Timur terus mendukung penguatan pelayanan keimigrasian, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta upaya pencegahan kejahatan lintas negara demi mewujudkan pelayanan dan pelindungan WNI yang optimal, khususnya di kawasan perbatasan Indonesia–Timor-Leste.

Editor: Jafar Sembiring