Dua Tahun Prabowo-Gibran, AMSUB Desak Pemerintah Evaluasi Enam Persoalan

Enam Tuntutan AMSUB

Dalam diskusi tersebut, AMSUB menetapkan enam persoalan sebagai agenda pengawalan terhadap kebijakan pemerintah.

Pertama, mengevaluasi penanganan bencana, terutama dalam hal perlindungan masyarakat terdampak, pemulihan kondisi warga, dan pertanggungjawaban pemerintah.

Kedua, mendorong transparansi terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui pemeriksaan dokumen dan mekanisme yang sah.

Ketiga, mendorong DPR RI menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme konstitusional sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Keempat, mendesak penanganan karhutla secara serius, mulai dari pencegahan, pemadaman, pemulihan lingkungan hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Kelima, mengevaluasi prioritas anggaran negara, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana tetap mendapat alokasi memadai.

Keenam, mendorong efisiensi anggaran yang benar-benar berpihak pada masyarakat dengan menekan pemborosan dan memprioritaskan kebutuhan publik.

AMSUB menilai, tuntutan tersebut perlu dikawal agar tidak berhenti sebagai pernyataan sikap. Pemerintah dan lembaga terkait didorong memberikan respons yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Editor: Ismail