Kajian CERAH Paparkan Potensi Penghematan APBN di Proyek PLTU Sumut-1

MEDAN, iNewsMedan.id - Opsi untuk tidak melanjutkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut-1 berkapasitas 2x150 megawatt (MW) dinilai berpotensi menghemat anggaran subsidi dan kompensasi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp4,8 triliun selama periode 2028–2045.

Temuan tersebut dipaparkan oleh Yayasan Indonesia CERAH dalam kegiatan Diseminasi Riset dan Diskusi Publik bertajuk “Menakar Biaya Pembangkit Batu Bara di Tengah Transisi Energi Indonesia” yang diselenggarakan di Kota Medan, Senin (12/10/2026).

Peneliti sekaligus penulis laporan CERAH, Warih Aji Pamungkas, menjelaskan bahwa beban subsidi dan kompensasi pertama diperkirakan muncul sebesar Rp260 miliar pada 2028, saat PLTU Sumut-1 mulai beroperasi sesuai target Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

“Artinya, tidak melanjutkan proyek Sumut-1 justru menciptakan potensi penghematan subsidi dan kompensasi di APBN sekitar Rp4,8 triliun dalam periode 2028–2045, dibandingkan skenario ketika proyek tetap dilanjutkan,” ujar Warih.

Proyek PLTU Sumut-1 sendiri telah dibangun sejak 2013 dan sempat masuk tahap konstruksi dengan progres 50 persen, sebelum akhirnya terhenti sejak awal pandemi Covid-19 akibat kondisi finansial. Target penyelesaian proyek ini terus bergeser dari yang awalnya direncanakan rampung pada 2018 di RUPTL 2016–2025.

Besarnya potensi beban fiskal tersebut dipengaruhi oleh skema pembelian listrik Wilayah Usaha (Wilus), di mana PT PLN (Persero) diasumsikan hanya membeli 10 persen produksi listrik dari PLTU Sumut-1 dengan harga Rp1.310 per kWh, sementara sisanya didistribusikan langsung ke pelanggan kawasan industri. Meskipun berstatus Wilus, pembangkit ini direncanakan tetap terhubung ke sistem jaringan kelistrikan Sumatera Utara bersama PLTU Pangkalan Susu dan pembangkit di kawasan Belawan.

Editor: Jafar Sembiring