Korupsi Inalum, Dirut PT PASU Divonis 14 Tahun dan Wajib Bayar Rp141 Miliar

MEDAN, iNewsMedan.id – Tiga terdakwa kasus korupsi penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kepada PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) pada 2019 akhirnya divonis bersalah. Direktur Utama PT PASU, Djoko Sutrisno, mendapat hukuman paling berat, yakni 14 tahun penjara.

Selain pidana penjara, Djoko diwajibkan membayar denda Rp1 miliar serta uang pengganti sebesar Rp141 miliar. Vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dalam persidangan yang berlangsung hingga Jumat , 11 September 2026 malam.

Baca Juga

Dukung Pemulihan NTT, INALUM Salurkan Bantuan Rp252 Juta dan Trauma Healing

Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis bersama hakim anggota Cipto Hosari Parsaoran Nababan dan Poster Sitorus menyatakan Djoko terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp141 miliar.

"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Djoko Sutrisno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun," kata As'ad saat membacakan amar putusan.

Djoko juga dijatuhi denda Rp1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

Baca Juga

Sambut HUT RI, Aksi Donor Darah INALUM Kumpulkan 626 Kantong Darah

Apabila harta Djoko tidak mencukupi, denda diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Tak hanya itu, majelis hakim membebankan uang pengganti sebesar Rp141 miliar. Jika tidak dibayar, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1.095 hari.

Vonis 14 tahun yang diterima Djoko lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menuntutnya dengan pidana 16 tahun 6 bulan penjara, denda Rp1 miliar subsider 180 hari, serta uang pengganti USD9.044.247 atau setara Rp141 miliar.

Baca Juga

Komit Jaga Danau Toba, INALUM Siapkan Target Hijau 500 Hektare dan Bantuan Pendidikan

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut perbuatan Djoko menjadi salah satu keadaan yang memberatkan. Sebagai direktur utama, Djoko juga dinilai semestinya menjadi panutan bagi pegawai PT PASU.

"Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta terdakwa selaku Dirut PT PASU seharusnya menjadi panutan dan teladan terhadap pegawai di PT PASU," ujar As'ad.

Sementara yang meringankan, Djoko dinilai bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Editor: Ismail