Masyarakat Adat Dairi Minta Perempuan Tak Dijadikan Alat Kampanye Antitambang

DAIRI, iNewsMedan.id- Pemangku Hak Ulayat Dairi meminta isu perempuan tidak dijadikan alat kampanye antitambang. Mereka menilai klaim bahwa perempuan menjadi kelompok paling terdampak akibat aktivitas perusahaan harus dibuktikan berdasarkan fakta di lapangan, terlebih proyek yang dipersoalkan disebut belum memasuki tahap operasional produksi.

Ketua Harian Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD), Aslim Padang, mengatakan pihaknya telah menyampaikan sikap tersebut saat mendatangi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 25 Juni 2026.

Baca Juga

19 Marga Pakpak Minta Lembaga Negara Kaji Polemik Tambang Secara Berimbang

"Kami ingin menyampaikan satu pesan penting: jangan jadikan perempuan Dairi sekadar simbol dalam perdebatan antitambang. Kalau ada klaim bahwa perempuan Dairi sudah menjadi kelompok yang paling terdampak, maka klaim itu harus diuji dengan fakta lapangan dan dengan mendengar langsung perempuan-perempuan yang hidup di Dairi," kata Aslim, Rabu, 8 Juli 2026.

Menurutnya, FKPHUPD menyerahkan surat kepada Komnas Perempuan sebagai tanggapan atas laporan yang menyebut perempuan terdampak aktivitas perusahaan, mulai dari kesulitan memperoleh air bersih hingga dampak sosial setelah terbitnya persetujuan lingkungan.

Namun, berdasarkan pengamatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, FKPHUPD menyatakan belum menemukan kondisi sebagaimana yang disampaikan dalam laporan tersebut. Mereka menilai hal itu juga perlu dilihat secara proporsional karena kegiatan perusahaan belum memasuki tahap produksi.

Baca Juga

Lingkar Tambang Tak Melulu Soal Produksi, Program Sosial Ini Menyasar Warga

"Kalau ada klaim soal air bersih, soal beban perempuan, soal dampak sosial, mari diuji secara objektif. Karena itulah kami datang dan menyerahkan surat ini secara langsung, supaya Komnas Perempuan juga mendengar suara masyarakat dari lapangan," ujarnya.

Editor : Ismail