Soroti Integritas Pelaksana, Pemuda Sumut Minta Program Gizi Nasional Dikawal Ketat

MEDAN. iNewsMedan.id - Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumatra Utara Bersatu menggelar aksi damai di depan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sumatra Utara pada Kamis siang. 

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan aspirasi kritis terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang dinilai belum berjalan dengan maksimal. 

Mereka juga menyoroti adanya dugaan indikasi korupsi yang melibatkan oknum pimpinan Badan Gizi Nasional serta adanya kepentingan politik yang dianggap menghambat manajemen program prioritas pemerintah tersebut.

Koordinator aksi mahasiswa, Rahmat, menyampaikan di depan Gedung KPPG Sumut bahwa pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas. 

Ia menegaskan bahwa program yang bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ini semestinya bersih dari praktik korupsi, politisasi, maupun ketidaksiapan manajerial.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Wilayah Lingkar Pemuda Indonesia Sumatra Utara, Pangeran Butarbutar, turut menjelaskan dampak luas dari adanya dugaan korupsi di sektor pemenuhan gizi anak bangsa ini.

 Aliansi tersebut berharap aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan tegas tanpa toleransi, termasuk memberikan sanksi maksimal seperti hukuman mati bagi pimpinan Badan Gizi Nasional yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Pangeran, langkah tegas ini sangat diperlukan untuk menyelamatkan program strategis nasional dan mengembalikan kepercayaan publik.

 Pemerintah melalui aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan hukuman maksimal, baik melalui undang-undang tindak pidana pencucian uang maupun hukuman mati bagi pelaku korupsi di lembaga tersebut. 

Oleh karena itu, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumatra Utara Bersatu mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi efektivitas dan transparansi pelaksanaan program di seluruh wilayah, khususnya di Sumatra Utara, agar program dapat tepat sasaran dan berdaya guna.

Selain itu, aliansi juga menyarankan agar pemerintah melibatkan para profesional dan ahli gizi dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. 

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan standar kesehatan yang diberikan benar-benar terukur secara ilmiah. Pangeran menambahkan bahwa sebagai penyelenggara, Badan Gizi Nasional wajib meningkatkan mutu gizi dan memperbaiki menu makanan dengan menerapkan standarisasi menu yang bergizi, seimbang, serta sesuai dengan kearifan lokal agar manfaat kesehatannya dapat langsung dirasakan oleh penerimanya.

Sebagai penutup, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumut Bersatu menegaskan kembali bahwa keberlangsungan program ini sangat bergantung pada integritas pelaksana dan kualitas gizi yang disajikan. 

Mereka berharap pihak terkait segera melakukan reformasi internal agar program ini dapat kembali pada tujuan awalnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar