KPK Tuntut 3 Terdakwa Korupsi Proyek Rel KA Sumut 6 Tahun Penjara

MEDAN, iNewsMedan.id- Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (18/5/2026). Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut tiga terdakwa dengan hukuman masing-masing enam tahun penjara.

Ketiga terdakwa yakni Muhammad Chusnul selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan, Muhlis Hanggani Capah selaku PPK II BTP wilayah Sumatera Bagian Utara, serta pihak swasta Eddy Kurniawan Winarto.

Baca Juga

Penampakan Uang Hasil Pemerasan Bupati Pati: Ada Pecahan Rp10 Ribu

Jaksa KPK Fahmi Idris menyebut ketiganya terbukti terlibat dalam praktik suap proyek pembangunan jalur rel kereta api Medan-Binjai-Araskabu yang berlangsung dalam kurun 2021 hingga 2024.

“Menuntut para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama enam tahun,” ujar Fahmi di hadapan majelis hakim.

Tak hanya pidana penjara, para terdakwa juga dituntut membayar denda dan uang pengganti kerugian negara dengan total mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Juga

KPK Tetapkan Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Korupsi Haji 2024

Muhammad Chusnul dituntut membayar denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan. Ia juga dibebani uang pengganti sebesar Rp13,085 miliar, setelah dikurangi Rp150 juta yang telah disetorkan ke rekening KPK.

Jika sisa uang pengganti tidak dibayar, jaksa meminta harta terdakwa disita dan dilelang. Bila nilai aset tidak mencukupi, hukuman akan diganti dengan tambahan pidana tiga tahun penjara.

Sementara Muhlis Hanggani Capah dituntut membayar denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan dan uang pengganti Rp4 miliar, dikurangi Rp200 juta yang telah dititipkan ke KPK.

Baca Juga

Kasus Korupsi Kuota Haji Memanas, Tersangka Segera Diumumkan KPK

Sedangkan Eddy Kurniawan Winarto dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 100 hari kurungan serta uang pengganti Rp14 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp10 miliar disebut telah dikembalikan kepada negara melalui rekening KPK.

Dalam tuntutannya, jaksa menilai perbuatan para terdakwa merusak upaya pemberantasan korupsi dan mencoreng kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur perkeretaapian nasional.

“Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Fahmi.

Baca Juga

KPK Kembali Didesak Periksa Pimpinan DPRD Deli Serdang

Namun, jaksa juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan, di antaranya para terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga.

Kasus ini bermula dari proyek pembangunan jalur KA lintas Medan-Binjai serta pembangunan emplasemen Stasiun Medan Tahap II dengan total nilai proyek ratusan miliar rupiah.

Dalam dakwaan, Eddy Kurniawan Winarto disebut menerima aliran dana sebesar Rp3,903 miliar dari PT Waskita Karya terkait pengerjaan dua paket proyek tersebut. 

Editor : Ismail