Orang Medan Masih Pilih Berobat ke Malaysia, Wisata Kesehatan Sumut Masih Tertidur

MEDAN, iNewsMedan.id — Provinsi Sumatera Utara dinilai punya peluang besar mengembangkan wisata kesehatan atau health tourism mulai 2026. Namun hingga kini, sektor tersebut masih tertinggal dibanding Malaysia dan Thailand akibat belum adanya kebijakan daerah, roadmap yang jelas, serta ketergantungan tinggi rumah sakit pada BPJS Kesehatan.

Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Laksono Trisnantoro, menyebut Sumatera Utara sebenarnya memiliki modal kuat, mulai dari sumber daya alam, infrastruktur pariwisata, hingga fasilitas kesehatan. Sayangnya, potensi itu belum terintegrasi dalam satu strategi pengembangan wisata kesehatan.

Baca Juga

RSUD Pirngadi Medan Hadirkan Konsep Wisata Medis Berbasis Sejarah

“Faktanya, masyarakat Sumatera Utara masih banyak yang memilih berobat ke Malaysia. Sebaliknya, arus pasien asing ke Sumut hampir tidak terlihat,” kata Laksono dalam diskusi strategis bertajuk Sumatera Utara Health Tourism: Bagaimana Memulainya di Tahun 2026 Ini?, Kamis (15/1/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Pasalnya, lebih dari 60 persen pendapatan wisata kesehatan Malaysia berasal dari pasien Indonesia, yang mayoritas dari wilayah Sumatera.

Menurut Laksono, keberhasilan Malaysia dan Thailand tidak terjadi secara alami. Pemerintah berperan aktif membangun ekosistem melalui regulasi, pendanaan non-pajak, asuransi kesehatan swasta, serta sinergi langsung dengan sektor pariwisata.

Baca Juga

Program Medical Tourism di Kota Medan Diyakini Dapat Berjalan Dengan Baik

“Di Sumatera Utara, belum terlihat roadmap daerah yang secara spesifik mendorong wisata kesehatan. Rumah sakit masih berjalan sendiri,” ujarnya.

Laksono juga menyoroti ketergantungan rumah sakit terhadap BPJS Kesehatan. Dengan belanja kesehatan nasional yang stagnan di kisaran tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), ruang inovasi rumah sakit menjadi terbatas.

“BPJS penting sebagai jaring pengaman. Tapi kalau semua layanan diseragamkan, rumah sakit sulit mengembangkan layanan berstandar internasional. Akibatnya, pasien yang mampu justru ke luar negeri,” jelasnya.

Ia menyarankan pengembangan wisata kesehatan di Sumut dimulai dari rumah sakit non-BPJS atau rumah sakit yang memiliki layanan khusus di luar BPJS. Langkah ini dinilai lebih realistis tanpa mengorbankan keadilan layanan kesehatan.

Selain itu, pemerintah daerah diminta berperan aktif membangun koordinasi antara rumah sakit, hotel, resort, dan sektor pariwisata. Tanpa sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), wisata kesehatan dinilai hanya akan menjadi wacana.

“Ini bukan cuma soal rumah sakit, tapi tata kelola daerah. Kalau kesehatan dan pariwisata masih jalan sendiri-sendiri, sulit bersaing dengan Malaysia,” kata Laksono.

Senada, Ketua MMTB sekaligus Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, Destanul Aulia, menegaskan bahwa persoalan medical tourism di Sumut lebih banyak disebabkan lemahnya desain sistem.

“Medical tourism tumbuh karena sistem, bukan kebetulan. Di Malaysia dan Thailand, ada pemisahan jelas antara layanan UHC dan layanan pasar,” ujarnya.

Destanul menilai Medan sebagai gerbang Sumatera memiliki posisi strategis untuk mengembangkan wisata kesehatan. Namun hingga kini, potensi tersebut belum digarap serius, meski masyarakat sudah terbiasa membayar layanan kesehatan di luar BPJS.

“OOP di Indonesia tinggi. Pasarnya ada. Tapi di Medan, pasar itu tidak ditata jadi industri,” ucapnya.

Ia juga menyoroti kondisi rumah sakit di Sumut yang berada di posisi “setengah BPJS”, sehingga sulit menciptakan diferensiasi layanan. “Tanpa sistem tier yang jelas, medical tourism susah tumbuh. Semua rumah sakit berada di zona abu-abu,” pungkas Destanul. 

Editor : Ismail