Orang Medan Masih Pilih Berobat ke Malaysia, Wisata Kesehatan Sumut Masih Tertidur

Ia menyarankan pengembangan wisata kesehatan di Sumut dimulai dari rumah sakit non-BPJS atau rumah sakit yang memiliki layanan khusus di luar BPJS. Langkah ini dinilai lebih realistis tanpa mengorbankan keadilan layanan kesehatan.

Selain itu, pemerintah daerah diminta berperan aktif membangun koordinasi antara rumah sakit, hotel, resort, dan sektor pariwisata. Tanpa sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), wisata kesehatan dinilai hanya akan menjadi wacana.

“Ini bukan cuma soal rumah sakit, tapi tata kelola daerah. Kalau kesehatan dan pariwisata masih jalan sendiri-sendiri, sulit bersaing dengan Malaysia,” kata Laksono.

Senada, Ketua MMTB sekaligus Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, Destanul Aulia, menegaskan bahwa persoalan medical tourism di Sumut lebih banyak disebabkan lemahnya desain sistem.

“Medical tourism tumbuh karena sistem, bukan kebetulan. Di Malaysia dan Thailand, ada pemisahan jelas antara layanan UHC dan layanan pasar,” ujarnya.

Destanul menilai Medan sebagai gerbang Sumatera memiliki posisi strategis untuk mengembangkan wisata kesehatan. Namun hingga kini, potensi tersebut belum digarap serius, meski masyarakat sudah terbiasa membayar layanan kesehatan di luar BPJS.

“OOP di Indonesia tinggi. Pasarnya ada. Tapi di Medan, pasar itu tidak ditata jadi industri,” ucapnya.

Ia juga menyoroti kondisi rumah sakit di Sumut yang berada di posisi “setengah BPJS”, sehingga sulit menciptakan diferensiasi layanan. “Tanpa sistem tier yang jelas, medical tourism susah tumbuh. Semua rumah sakit berada di zona abu-abu,” pungkas Destanul. 

Editor : Ismail