Tekan Risiko Keracunan MBG, Polda Sumut Siapkan Sistem Pengawasan Terpadu Libatkan Dinkes dan BGN

MEDAN, iNewsMedan.id - Untuk memastikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan berkualitas, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) tengah menyiapkan sistem pengawasan terpadu. Program ini dirancang untuk meminimalisir, bahkan memitigasi sepenuhnya, potensi kasus keracunan makanan.

Kepala Biddokkes Polda Sumut, Kombes dr. Mardi Sudarman, menjelaskan bahwa sistem pengawasan ini merupakan kolaborasi erat antara tiga lembaga utama: Polda Sumut, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga

31 Siswa di Toba Masih Dirawat Usai Keracunan MBG, Dapur Penyedia Ditutup Sementara

"Polda Sumut tengah menyiapkan sistem pengawasan terpadu yang melibatkan Polda, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi tiga lembaga ini akan diintegrasikan ke dalam satu sistem," ujar Kombes dr. Mardi Sudarman, Senin (17/11/2025).

Kombes Mardi menjelaskan bahwa seluruh proses pengawasan akan dipusatkan di Command Centre Polda Sumut. Pengawasan terpadu ini mencakup seluruh rantai pasok program MBG yakni

Bahan Baku: Mulai dari bahan baku masuk dan proses penyimpanannya.

Baca Juga

Puluhan Siswa di Toba Keracunan Usai Santap Makanan Program MBG, 85 Orang Dirawat

Pengolahan: Proses pengolahan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Distribusi: Hingga tahapan distribusi ke penerima manfaat.

"Dengan pelibatan tiga stakeholder secara bersamaan, mestinya kita bisa meminimalkan, bahkan memitigasi sepenuhnya, potensi keracunan," tegasnya. Ia menambahkan bahwa koordinasi awal dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Korwil BGN Sumut telah dilakukan untuk merancang sistem ini.

Kombes Mardi mengakui bahwa sejumlah kendala masih mengemuka di lapangan yang meningkatkan risiko, antara lain:

Standar Dapur: Standar dapur MBG yang belum seragam rawan kontaminasi.

Distribusi: Pengawasan distribusi yang lemah, terutama terkait suhu makanan, kebersihan wadah, dan ketepatan waktu pengiriman.

Literasi: Pemahaman teknis penyedia makanan dan tenaga SPPG yang masih terbatas.

Untuk mengatasi ini, Dokkes Polri mengambil peran penting mencakup seluruh tahapan, mulai dari penerimaan bahan baku hingga observasi dan penanganan dampak. Inovasi pengawasan kini didukung teknologi, termasuk CCTV real-time, daftar uji pangan berbasis digital, serta kanal aduan masyarakat untuk respons yang cepat dan terukur.

Selain pengawasan ketat, Kombes Mardi menekankan bahwa edukasi dan pelatihan bagi para penerima manfaat, khususnya siswa, juga menjadi kunci. Pelatihan ini digelar untuk menekankan kebiasaan dasar seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan alat makan, dan memilih makanan yang layak konsumsi.

"Upaya ini bukan semata menjaga kualitas makanan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sejak dini bahwa kesehatan berawal dari kebersihan," pungkas Kombes Mardi.

Polda Sumut berharap, dengan adanya sistem pengawasan terpadu ini, tidak ada lagi kasus keracunan sehingga anak-anak Indonesia dapat mengonsumsi makanan bergizi dengan aman, demi mewujudkan Indonesia unggul.

Editor : Chris