Ranperda KTR Medan Dikritik Ahli: Harus Ada Data Jelas dan Prinsip Pengaturan, Bukan Larangan
Selasa, 11 November 2025 | 10:32 WIB
Jafar Sembiring 
Dosen yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ini menutup dengan menekankan pentingnya pemerintah daerah menemukan titik seimbang dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan. "Sifatnya adalah pengaturan, bukan pelarangan," tutupnya.
Editor : Jafar Sembiring
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
Nasional
1 bulan lalu
Bobby Datangi Muzakir Manaf Salaman dengan Kepalan Tangan, Ekspresi Wajah Datar, Mualem Tersenyum
Nasional
1 bulan lalu
Hanya 30 Detik: Momen Singkat Bobby dan Mualem Bertemu di Restoran di Jakarta Jadi Sorotan Netizen
Medan
5 bulan lalu
Berikan Efek Jera, Anggota DPRD Medan Serukan Pemecatan Camat dan Lurah Positif Narkoba
Medan
8 bulan lalu
DPRD Medan Apresiasi Langkah Tegas Wali Kota Nonaktifkan Camat Polonia
Medan
12 bulan lalu
Ingin Tau Informasi Hukum dan Produk Hukum Daerah? DPRD Kota Medan Kini Miliki JDIH
Medan
1 tahun lalu
Wali Kota Medan Bobby Nasution Sampaikan Laporan Pertanggunggjawaban APBD TA 2023
Berita Terkini
Medan
6 jam lalu
Guru SMK di Medan Didorong Jadi Pelopor Konversi Motor Listrik
Nasional
8 jam lalu
DPR Dukung Prabowo Percepat KA Luar Jawa: Efisiensi Logistik dan Pangan
Medan
8 jam lalu
Imigrasi Medan Good Vibe! Bagikan 2,5 Ton Beras ke Ojol dan Warga Sekitar, Fix Keren!
Sumut
8 jam lalu
RESMI! Sumut Gelar Kejuaraan Atletik Asia Tenggara U18 dan U20 2025: Bukti Fasilitas Standar Dunia
Sumut
9 jam lalu
Mahasiswa UINSU Buka Mata Publik: Blogger Ternyata Punya Peran Penting Bagi SDGs!
Lifestyle
11 jam lalu
BBW Medan 2025: Targetkan Literasi Global Lewat 1 Juta Buku