Gara-Gara Proyek Dihentikan Sepihak, Pemborong Gugat Biara FSE Medan Rp17,94 Miliar

Baca Juga

Uang Dilarikan Tetangga, 9 Warga Labura Gagal Umroh

Menurut pihak pemborong, pekerjaan sempat terhenti pada Januari 2024 karena ditemukannya ketidaksesuaian antara gambar perencanaan yang dibuat oleh konsultan (Ozin Karya) dengan kondisi aktual di lapangan. Meskipun telah dilakukan beberapa kali rapat, pembangunan tidak kunjung dilanjutkan karena konsultan belum menyerahkan seluruh revisi gambar.

Pihak tergugat kemudian memberikan wewenang kepada pemborong untuk mengambil alih pengerjaan revisi gambar. Namun, dalam proses perbaikan, ditemukan bahwa gambar perencanaan awal bertentangan dengan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Kota Medan, yang diketahui setelah memeriksa Keterangan Rencana Kota (KRK).

Akibatnya, pada Agustus 2024, pihak tergugat memberitahu bahwa pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) ditolak sehingga tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tergugat kemudian mengeluarkan surat tugas pada 18 September 2024 untuk membuat gambar perencanaan baru di lokasi yang sama, dan saat ini proses PBG sedang berjalan.

Baca Juga

Advokat Dwi Ngai Sinaga Harapkan Mabes Polri Ambil Alih Kasus Bripka Arfan Saragih

Namun, di tengah proses tersebut, pihak tergugat mengeluarkan surat bernomor: 167/DPU-FSE/Selayang/VIII/2025 pada 11 Agustus 2025, yang memerintahkan penghentian seluruh kegiatan pembangunan tanpa alasan yang jelas.

"Atas hal tersebut, kami menilai ini sebagai pelanggaran kontrak atau ingkar janji yang dilakukan tergugat," tegas Dwi Ngai Sinaga.

Editor : Jafar Sembiring