DKPP Periksa Dua Kasus Etik Penyelenggara Pemilu di Sumut

Para Teradu diduga tidak profesional dan kurang cermat dalam menangani laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan identitas KTP dan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen B.1-KWK Perseorangan untuk kepentingan administrasi salah satu bakal calon Bupati  dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pilkada Tahun 2024.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, agenda sidang ini DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.

Baca Juga

Alihkan Kursi DPRD dari Garuda ke PDIP, 5 Komisioner KPU Nisel Diperiksa DKPP dan Digugat ke PTUN 

DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas David.

Sidang ini bersifat terbuka untuk umum, sehingga baik masyarakat umum yang ingin memantau atau wartawan yang ingin meliput sidang, dapat melihat langsung jalannya persidangan.

“Bagi masyarakat yang ingin hadir atau wartawan yang ingin meliput, silahkan hadir sebelum sidang dimulai,” ujar David.

Untuk memudahkan akses publik terhadap jalannya persidangan, sidang ini juga akan disiarkan secara langsung melalui akun Youtube DKPP. “Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” pungkasnya. 

Editor : Ismail