Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Kepmendagri Bukan Penentu Batas Wilayah Empat Pulau Aceh-Sumut

Baca Juga

Milad UISU ke-73: Yusril Ihza Mahendra Sebut Pemerintah Butuh Pemikiran Akademisi

Yusril juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mengambil keputusan apa pun mengenai status empat pulau tersebut, apakah akan masuk ke wilayah Kabupaten Singkil, Aceh, atau menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

"Karena itu, saya mengajak para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik," imbaunya.

Ia menambahkan, permasalahan batas wilayah, baik darat, laut, maupun status pulau, memang relatif banyak terjadi di era Reformasi seiring dengan maraknya pemekaran daerah. Dahulu, undang-undang pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota dirumuskan secara sederhana tanpa batas-batas yang jelas, apalagi menggunakan titik koordinat modern.

Baca Juga

Yusril Ihza Mahendra Mengundurkan Diri Sebagai Ketua Umum PBB, Ini Penggantinya

Dalam kasus ketidakjelasan batas wilayah, pemerintah pusat biasanya menyerahkan kepada daerah untuk bermusyawarah dan menentukannya sendiri. Tidak jarang pula pemerintah pusat memfasilitasi dan menjadi penengah. Hasil kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Permendagri. Hal serupa juga berlaku untuk empat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumut ini.

Yusril menyebut bahwa masalah ini sudah lama diserahkan kepada daerah untuk diselesaikan. Karena belum ada titik temu, masalah ini diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Namun, hingga saat ini, pemerintah pusat belum mengeluarkan keputusan final.

Editor : Jafar Sembiring