Koalisi Ojol Nasional dan Anggota DPR Sepakat, Ojol Adalah Mitra, Bukan Pekerja

Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H. Obon Tabroni. Obon, yang merupakan anggota DPR dapil Kabupaten Bekasi & Kota Bekasi, menegaskan bahwa ojol bukanlah pekerja ataupun buruh, melainkan mitra. 

"Tadinya saya bingung, karena ada aspirasi yang menyatakan ojol sebagai pekerja, tapi setelah mendapatkan masukan dari rekan-rekan Koalisi Ojol Nasional, saya baru sadar bahwa benar ojol bukan pekerja, dan bukan buruh, mereka adalah mitra," kata Obon Tabroni. 

Baca Juga

Menhub Kaji Ulang Usulan Penurunan Komisi Ojol: Keseimbangan Ekosistem Digital dan Prioritas UMKM

Sebagai salah satu anggota tim perumus revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Obon mengaku masih menyerap aspirasi dari komunitas ojol yang memiliki pandangan berbeda dengan organisasi buruh.

Melalui pernyataan tegas ini, Koalisi Ojol Nasional menyatakan akan terus menjaga posisi independen mitra ojol dan menolak segala bentuk intervensi yang dianggap mengganggu sistem kemitraan yang selama ini telah berjalan.

Koalisi Ojol Nasional (KON) juga membacakan petisi resmi yang berisi empat poin utama, yakni Stop Politisasi Ojol oleh Para Elit Politik dan Pejabat Negara, Tolak Ojol Sebagai Pekerja Tetap, Tolak Potongan 10% yang Tanpa Kajian dan Berdasar yang Akan Berdampak Negatif pada Mitra Driver dan Tolak Kepentingan Pribadi & Kelompok yang Mengatasnamakan Ojol

Baca Juga

Bukan Batasan Potongan Aplikasi, ORASKI Sarankan Insentif Pajak Untuk Sejahterakan Ojol

Senada dengan sikap KON, Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, memperingatkan bahwa jika kebijakan reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau pemaksaan pemberian manfaat setara karyawan dipaksakan di Indonesia, maka hal itu dapat berdampak negatif signifikan. 

"Pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran. Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional. Efek domino dari kebijakan ini termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri, terutama di masa perekonomian dunia yang menantang saat ini," tegas Agung Yudha.

Editor : Jafar Sembiring