Menag Usulkan Revisi UU Perkawinan: Negara Harus Hadir Jaga Keutuhan Pernikahan

JAKARTA, iNewsMedan.id - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengajukan usulan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam usulannya, Menteri Nasaruddin menekankan pentingnya penambahan satu bab khusus yang mengatur mengenai pelestarian perkawinan.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya angka perceraian di Indonesia yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menilai perlunya pendekatan preventif dalam menjaga keutuhan rumah tangga masyarakat Indonesia.

Baca Juga

Menag dan HKBP Bersatu: Serukan Penutupan TPL dan Aquafarm Demi Kelestarian Danau Toba

Hal itu disampaikan Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Menag menilai, tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi sinyal bahwa ketahanan rumah tangga perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, negara tidak cukup hanya mengatur legalitas pernikahan, tetapi juga perlu hadir dalam menjaga keutuhannya.

“Perceraian sering kali melahirkan orang miskin baru. Korban pertamanya adalah istri, lalu anak. Karena itu, negara perlu hadir bukan hanya dalam mengesahkan, tapi juga menjaga keberlangsungan pernikahan,” katanya.

Baca Juga

Menag: 54 Jamaah Haji di Indonesia Wafat di Tanah Suci

Dia menilai, sudah saatnya UU Perkawinan menegaskan pentingnya pelestarian perkawinan sebagai bentuk perlindungan keluarga. Dia juga menyoroti perlunya pendekatan mediasi sebagai langkah preventif dalam menjaga keutuhan perkawinan.

Editor: Jafar Sembiring