IPW: Penegakan Hukum TNI di Solok dan Medan Tidak Libatkan Polri, Picu Ketidakpastian Hukum

Sugeng menambahkan, intervensi TNI dalam penegakan hukum juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat. Masyarakat tidak dapat membela diri secara hukum karena TNI bukan subjek hukum Praperadilan menurut KUHAP. Selain itu, proses penegakan hukum oleh TNI tidak dapat dilanjutkan ke penuntutan di pengadilan karena TNI tidak berwenang melakukan permintaan keterangan ProJustisia dan pemberkasan perkara terhadap warga sipil.

"Bahkan, yang telah dilakukan oleh TNI AD baik di Solok, Sumatera Barat dan di Medan, Sumatera Utara itu telah melanggar dua aturan perundang-undangan yakni pasal 30 UUD 1945, Tap MPR No VII tahun 2000," terang Sugeng.

Sugeng menjelaskan bahwa UUD 1945 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 secara jelas memisahkan peran TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

"Oleh karena itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai bahwa apa yang dilakukan oleh TNI AD di Solok dan Medan bukan wilayah tugas dan perannya dan untuk menjaga tertib hukum di Indonesia maka 2 peristiwa intervensi penegakan hukum oleh aparatur TNI di Solok dan Medan tersebut harus melibatkan dan diserahkan kepada Polri," tandas Sugeng.

Editor : Chris