IPW: Penegakan Hukum TNI di Solok dan Medan Tidak Libatkan Polri, Picu Ketidakpastian Hukum

JAKARTA, iNewsMedan.id - Indonesia Police Watch (IPW) meminta perhatian Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, untuk menertibkan aparaturnya yang melakukan intervensi dalam kewenangan penegakan hukum di Kabupaten Solok dan Medan. IPW menilai tindakan TNI dalam proses penegakan hukum tersebut dapat mengganggu tatanan hukum yang berlaku.

Di Kabupaten Solok, Kodim 032/Solok menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/85/II/2025 tentang Penertiban Emas Tanpa Izin (PETI) pada 17 Februari 2025. Sementara di Medan, prajurit TNI AD dari Kodam I Bukit Barisan menggerebek gudang oli palsu di Deliserdang dan Medan pada 19 Februari 2025, menyita lebih dari 30 truk barang bukti.

Baca Juga

Kodam I Bukit Barisan Gerebek Gudang Oli Palsu, Sita Ratusan Ribu Liter Oli Ilegal

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menyatakan bahwa kedua kegiatan penegakan hukum tersebut tidak melibatkan Polri sebagai pihak yang berwenang. 

"Dua peristiwa intervensi aparat TNI dalam penegakan hukum di Kabupaten Solok, Sumatera Barat dan di Medan, Sumatera Utara akan menimbulkan kekacauan dalam aspek tatanan hukum yang benar berdasarkan UU, selain dapat dinilai sebagai intervensi kewenangan penegakan hukum yang menjadi tupoksi Polri, juga akan berpotensi menimbulkan gesekan antara aparatur negara di lapangan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (22/2/2025).

Sugeng menambahkan, intervensi TNI dalam penegakan hukum juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat. Masyarakat tidak dapat membela diri secara hukum karena TNI bukan subjek hukum Praperadilan menurut KUHAP. Selain itu, proses penegakan hukum oleh TNI tidak dapat dilanjutkan ke penuntutan di pengadilan karena TNI tidak berwenang melakukan permintaan keterangan ProJustisia dan pemberkasan perkara terhadap warga sipil.

"Bahkan, yang telah dilakukan oleh TNI AD baik di Solok, Sumatera Barat dan di Medan, Sumatera Utara itu telah melanggar dua aturan perundang-undangan yakni pasal 30 UUD 1945, Tap MPR No VII tahun 2000," terang Sugeng.

Sugeng menjelaskan bahwa UUD 1945 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 secara jelas memisahkan peran TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

"Oleh karena itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai bahwa apa yang dilakukan oleh TNI AD di Solok dan Medan bukan wilayah tugas dan perannya dan untuk menjaga tertib hukum di Indonesia maka 2 peristiwa intervensi penegakan hukum oleh aparatur TNI di Solok dan Medan tersebut harus melibatkan dan diserahkan kepada Polri," tandas Sugeng.

Editor : Chris