KPK Didesak Ungkap Skandal Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI

JAP Akan Laporkan ke Lembaga Antikorupsi Internasional
Tidak berhenti pada desakan ke KPK, JAP juga berencana membawa kasus ini ke tingkat internasional. Mereka akan mengirimkan laporan resmi serta pengaduan kepada Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisasi di tingkat global.
“Jika hukum di dalam negeri tidak mampu menindak tegas, maka dunia internasional harus mengetahui bagaimana praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia,” ujar Ahmad Irwandi.
Sejauh ini, KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan ini. Publik kini menunggu langkah konkret dari lembaga antirasuah tersebut untuk mengusut tuntas skandal yang mencoreng demokrasi Indonesia ini.
Kasus dugaan suap ini menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan Asta Cita, visi delapan program prioritas yang salah satunya menitikberatkan pada supremasi hukum. Komitmen dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum secara adil menjadi pilar utama yang diusung pasangan Prabowo-Gibran sejak masa kampanye.
“Asta Cita menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Jika pemerintah benar-benar ingin menjaga integritasnya, maka kasus suap ini harus ditindak secara tegas,” ujar Luhut.
Dalam Asta Cita, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memperkuat institusi penegak hukum, termasuk KPK, dengan meningkatkan independensi dan efektivitasnya. Reformasi birokrasi di lembaga penegak hukum serta penguatan regulasi antikorupsi juga menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan.
Editor : Ismail