11 Kabupaten/Kota di Sumut Belum Tetapkan UMK dan UMSK 2025

MEDAN, iNewsMedan.id - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menerima pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dari 22 Kabupaten/Kota untuk tahun 2025. Sementara itu, ada 11 Kabupaten/Kota yang tidak menyusun atau mengajukan UMK dan UMSK.

"Adapun 11 Kabupaten/Kota yang tidak mengusulkan tersebut adalah Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Nias, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, Gunung Sitoli, dan Pematangsiantar," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Ismail P Sinaga, Kamis (12/12/2024).

Baca Juga

Program Pertamina UMK Academy Angkat Usaha Mikro Kecil Bersaing di Nasional dan Internasional

Dari 22 Kabupaten/Kota yang telah mengusulkan UMK dan UMSK, beberapa di antaranya meliputi Tapanuli Selatan, Karo, Sibolga, Batubara, Palas, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, dan Medan. Ismail menginformasikan bahwa pengumuman dan penetapan UMK dan UMSK untuk 22 Kabupaten/Kota tersebut akan dilaksanakan pada 18 Desember 2024.

Ismail juga menjelaskan bahwa ada sejumlah kriteria yang menyebabkan 11 Kabupaten/Kota tersebut tidak mengajukan UMK dan UMSK. "Beberapa alasan di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi, serta tidak adanya Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sumut juga telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 sebesar Rp 2.992.559, mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen dari UMP tahun 2024 yang sebesar Rp 2.710.493.

Editor : Odi Siregar