Kepala Daerah Banyak Korupsi Karena Biaya Pilkada Berasal dari Sponsor

Tito mengatakan, korupsi sudah menjadi suatu budaya di Indonesia yang harus segara dipotong dari atas sampai bawah, yakni dengan tidak menyuruh menerima dan meminta dalam hal pelayanan. 

"Di awal tahun ini kita harus komitmen seluruh pimpinan kepala daerah untuk tidak korupsi," katanya. 

Baca Juga

11 Calon KDH Partai Demokrat di Sumut, Ini Daftarnya

Sementara Ketua KPK Firli Bahuri kesempatan itu mengajak seluruh kepala daerah untuk mewujudkan tujuan negara, yakni dengan menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan usaha, menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional. 

"Saya inginkan kepala daerah harus saling mendukung dalam mewujudkan tujuan negara. Tidak ada lagi kepala daerah yang tidak sejalan, misalkan bupati dengan gubernur," terangnya. 

Menurut Firli, Kepala Daerah banyak terjerat pidana korupsi berdasarkan hasil survei yang dilakukan KPK karena biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berasal dari sponsor, yang menjerat pidana korupsi. 

Baca Juga

Demokrat Resmi Usung Bobby-Surya di Pilkada Sumut 2024

"Inilah realitas yang terjadi. Sekecil apapun nominal yang kita peroleh akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun sebesar apapun yang kita peroleh, tidak akan cukup memenuhi gaya hidup," tegasnya. 

Hadir mendampingi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam rapat virtual di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan yakni Pj Sekdaprov Sumut Afifi Lubis, Asisten Pemerintahan dan Kesejahtaeraan Rakyat M Fitriyus, Asisten Administrasi Umum Hasmirizal Lubis, dan Inspektorat Lasro Marbun.

Editor : Ismail