Kepala Daerah Banyak Korupsi Karena Biaya Pilkada Berasal dari Sponsor

MEDAN, iNews.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengikuti rapat secara virtual membahas Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa Kepala Daerah di awal tahun 2022.

Dalam rapat yang berlangsung secara virtual itu langsung dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri serta para Kepala Daerah se-Indonesia. Senin (24/1/2022).

Baca Juga

Jelang Pilkada 2024, BPJS Watch Imbau Kepala Daerah Lindungi Pekerja Badan Ad Hoc

Dalam rapat itu, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan, OTT beberapa kepala daerah yang terjaring masalah hukum dengan KPK, akan yang berdampak pada sistem pemerintahan dan kepercayaan publik.

"Untuk itu, saya mengingatkan, tindak pidana korupsi harus ditekankan untuk dihindari. Pemerintahaan yang bersih akan meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat," kata Tito. 

Mendagri mengungkapkan bahwa pelaku pidana korupsi disebabkan karena banyak sistem yang dilakukan, ini salah satunya karena biaya politik, rekrutmen ASN dengan imbalan, integritas dan budaya. 

Baca Juga

BPJS Watch Ingatkan Kepala Daerah Lindungi Pekerja Badan Ad Hoc

"Saya yakin kita semua tidak ingin korupsi kalau cukup, namun tidak menjamin korupsi tidak ada. Tapi kalau tidak sejahtera korupsi pasti ada," ungkap mantan Kapolri itu. 

Editor : Ismail