Ngobrol Bareng Legislator: Keterbukaan Publik Menuju Good Governance 

JAKARTA, iNewsMedan.id- Di era disrupsi teknologi sekarang ini, segala informasi yang muncul sangat terbuka. 

Masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah salah satunya mengenai program-program pembangunan atau pengelolaan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Serta terdapat mekanisme control dari masyarakat agar potensi penyimpangan bisa dikendalikan dan dipantau. 

Baca Juga

Simak, Ini Etika Bebas Berpendapat di Ruang Digital

Anggota Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, M.Si menyampaikan bahwa kecenderungan dunia usaha yang justru lebih memanfaatkan teknologi informasi dan lebih terbuka terhadap kinerja usahanya kepada publik. 

Hal ini bertolak belakang dengan lembaga-lembaga publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang mana akses terhadap kinerja dan informasi pemerintah belum sepenuhnya diketahui oleh publik. Masih banyak masyarakat yang belum memahami dalam mengakses informasi lembaga-lembaga publik diselenggarakan oleh pemerintah. 

“Misalnya pelaksanaan program-program pembangunan sangat jarang dilaporkan secara komprehensif kepada masyarakat. Namun dengan berlakunya undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) maka per 1 Mei 2010, UU KIP mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara program pembangun dan pelayanan publik untuk membuka akses layanan informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat," ucap Anton dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator: Keterbukaan Publik Menuju Good Governance, Senin (3/4). 

Baca Juga

Ngobrol Bareng Legislator: Transformasi Digital untuk Akselerasi Pembangunan 

Pada prinsipnya kata Anton, keterbukaan informasi merupakan salah satu komponen langkah awal dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Serta dengan adanya kemajuan teknologi informatika, masyarakat dengan mudah dapat ikut berpartisipasi memberikan masukan positif dalam proses pengambilan kebijakan publik oleh lembaga-lembaga publik pemerintah.

"Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan mencegah adanya segala bentuk kolusi, korupsi, ataupun nepotisme karena adanya bentuk kontrol dari masyarakat pada kinerja pemerintah pusat maupun daerah," sebutnya. 

Editor : Ismail