Legislator:  Penguatan Partisipasi Publik pada Pemilu 2024 dapat Dilakukan Melalui Platform Digital

JAKARTA, iNewsMedan.id-  Anggota Komisi I DPR RI, H. Muhammad Arwani Thomafi, mengatakan jika peningkatan literasi digital  dapat berperan sebagai salah satu cara masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi. 

“Partisipasi merupakan asas penting dalam demokrasi. Kedaulatan rakyat harus dibangun dengan partisipasi atau keterlibatan publik. Semakin banyak partisipasi publik, semakin banyak yang terlibat, semakin sah demokrasinya," tutur Arwani dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Penguatan Partisipasi Publik Melalui Platform Digital pada Kamis, 16 Februari 2023. 

Baca Juga

Simak, Ini Etika Bebas Berpendapat di Ruang Digital

Di era digital saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam demokrasi. Menggunakan media sosial seperti Instagram atau Facebook, masyarakat bisa mengutarakan aspirasi dan pendapatnya kepada para petinggi negara, bahkan Presiden sekalipun. Presiden bisa membaca secara langsung aspirasi masyarakat hingga ke daerah pelosok, hanya dengan media digital. 

Menurutnya, tidak hanya mengutarakan aspirasi, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pemilu. Dengan media digital, masyarakat bisa mempelajari tahap-tahap pemilu, dimulai dari mengenali para Caleg hingga membuat keputusan saat pemilu. 

Sesudah pemilu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kebijakan publik. Dengan media digital, masyarakat bisa mengetahui kebijakan publik dengan lebih cepat dan mudah. Masyarakat juga bisa langsung memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun atas kebijakan tersebut. 

Baca Juga

Ngobrol Bareng Legislator: Transformasi Digital untuk Akselerasi Pembangunan 

“Keberadaan digital harus dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas demokrasi. Namun, perlu diperhatikan jika media digital jangan dijadikan alat untuk propaganda, penyebaran informasi hoax, dan sentimen kebencian. Pemilu 2023 harus dioptimalkan untuk pemanfaatan digital dengan partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan pemilu," pesan Arwani. 

Menurut Peneliti Senior Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum, Rahmat Saputra, S.H., M.H., pemilu di Indonesia telah mengadopsi dan menggunakan teknologi untuk mempermudah kerja-kerja di lapangan. Salah satu bentuk teknologi yang digunakan adalah e-rekap, yaitu tahapan rekapitulasi suara pasca proses pemungutan suara dilaksanakan. 

Sejalan dengan Arwani, Rahmat mengatakan jika demokrasi akan memiliki kualitas baik jika memiliki legitimasi kuat yang lahir dari partisipasi politik masyarakat. “Ketika partisipasi politik rakyat itu kuat, dalam arti ikut berpartisipasi, maka demokrasi itu juga memiliki kualitas yang baik.” Tutur Rahmat. 

Editor : Ismail