BPJS Ketenagakerjaan Dukung Arahan Wapres Untuk Percepatan MPP

Sejalan dengan arahan yang disampaikan Wapres, Menteri PANRB Ad Interim, Mahfud MD dalam paparannya mengatakan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan sejak awal kebijakan ini diadaptasi di Indonesia yakni tahun 2017 silam.

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Ide Pj Gubernur Sumut soal Gerakan Serentak Lindungi Pekerja Rentan

“Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan, DKI, Batam Surabaya dan Banyuwangi. Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan, dengan jumlah MPP yg beroperasi hingga juni 2022 sebanyak 59 MPP, jika dilihat penyebarannya berdasarkan provinsi masih terdapat 11 provinsi yang masih belum memiliki MPP, jika dilihat dari sebaran kabupaten kota masih 449 kabupaten kota yg belum memiliki MPP,” jelas Mahfud Md.

Dirinya meyakini pada tahun 2024, MPP yang beroperasi akan sesuai target yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden yakni tersebar hingga seluruh wilayah kabupaten dan kota.

“Selanjutnya sebagaimana arahan Presiden, pada tahun 2024 MPP sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota. 56 kota akan meresmikan MPP pada tahun 2022 ini,” tutup Mahfud.

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan: Atlet Pon XXI Dapat Manfaat Pengobatan yang Tak Terbatas

Menindaklanjuti hal tersebut Kepala BPJamsostek Tanjung Morawa menyampaikan, bahwa di wilayah kerjanya saat ini sudah terdapat 1 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Kota Tebing Tinggi. masyarakat sangat antusias karena adanya seluruh sentra layanan termasuk hadirnya BPJamsostek disana.Nmb"Kita Sudah Punya 1 percontohan Mall Pelayanan Publik di area kerja kita yaitu di Kota Tebing Tinggi, semoga kedepannya juga bertambah di 2 wilayah kerja kami lainnya yaitu Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, sebab hadirnya mall pelayanan publik menjadi sentra layanan tambahan bagi kita tidak hanya memperkuat pelayanan tetap memperkuat jaringan kepesertaan kita," ungkapnya.

Editor : Odi Siregar