Di sektor perusahaan pembiayaan, 59 entitas dengan 285 jaringan kantor menyalurkan pembiayaan Rp24,1 triliun, tumbuh 5,92 persen secara tahunan dengan NPF 2,9 persen.
Sektor modal ventura yang diisi tiga perusahaan dengan 125 jaringan tumbuh 45 persen menjadi Rp711 miliar, dengan NPF 6,37 persen. Sementara dua entitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mencatat pembiayaan Rp12,8 miliar.
Sektor pergadaian diperkuat 24 entitas legal dengan 167 jaringan layanan. Pergadaian swasta mencatat pertumbuhan 26,5 persen dengan pembiayaan mencapai Rp365 miliar.
OJK juga melakukan penertiban secara persuasif terhadap entitas pergadaian ilegal agar mengajukan izin resmi demi menjamin keamanan barang gadai masyarakat.
Untuk fintech P2P lending legal, pembiayaan yang disalurkan tumbuh 29 persen menjadi Rp3,97 triliun. Tingkat risiko kredit macet atau TWP90 tercatat 1,77 persen.
Sementara itu, layanan perlindungan risiko dan investasi jangka panjang di Sumut ditopang 91 entitas perusahaan asuransi dengan 311 jaringan kantor, dua perusahaan penjaminan dengan tiga jaringan kantor, dua pengelola dana pensiun, serta 47 jaringan Perusahaan Efek dan 171 jaringan Agen Penjual Reksa Dana (APERD).
Dari sisi literasi dan inklusi keuangan, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang digelar BPS bersama OJK dan LPS menunjukkan tingkat literasi keuangan Sumut mencapai 71,57 persen. Angka ini berada di atas rata-rata nasional sebesar 69,57 persen.
Sedangkan tingkat inklusi keuangan Sumut mencapai 92,01 persen, masih di bawah angka nasional sebesar 93,61 persen.
“Hal ini saya sampaikan tidak hanya bersifat kuantitatif (angka-angka), tetapi juga kualitatif, sehingga kualitas dari angka-angka tersebut juga akan kita jelaskan,” ujarnya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
