MEDAN, iNewsMedan.id - Kasus dugaan keracunan progam Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), pada Selasa (15/9/2026). Pihak Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan, memilih bungkam.
Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Medan, Erdianta Sitepu, menolak untuk memberikan keterangan ketika iNewsMedan.id meminta penjelasan mengenai standar keamanan pangan dan pengawasan program MBG.
"Saya tidak bisa memberikan statement soal (dugaan keracunan) itu," katanya lewat sambungan telepon.
Sebelumnya diberitakan, puluhan siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, mendadak dilarikan ke RS Amanda Berastagi pada Selasa (15/9/2026). Para siswa mengeluhkan sakit perut yang hebat usai mengonsumsi sajian dari program MBG.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara, Zulkarnain Barus, mengonfirmasi kejadian tersebut. Namun, pihak dinas mengaku masih menunggu hasil penelusuran di lapangan.
“Laporan dari kepala sekolah memang betul. Kasi SMK sedang berada di sekolah untuk mendapat laporan utuh,” kata Zulkarnain.
Ia menambahkan belum bisa membeberkan detail jumlah korban maupun jenis hidangan yang diduga menjadi penyebab keracunan.
“Saya belum menerima data, termasuk jumlah korban dan menu MBG yang diduga menyebabkan para siswa mengalami keracunan,” ujarnya.
Dilain sisi, dari perspektif antropologi persoalan MBG menjadi lebih luas ketika negara tidak hanya memberikan bantuan pangan, tetapi sekaligus menentukan bentuk makanan yang dikonsumsi penerima program.
Antropolog Sumut, Avena Matondang, menjelaskan makanan merupakan bagian dari kebudayaan karena proses memilih bahan, mengolah, menyajikan, hingga mengonsumsinya dibentuk oleh kebiasaan masyarakat.
Karena itu, ketika pola tersebut digantikan oleh sistem penyediaan makanan dari luar keluarga, perubahan yang terjadi bukan hanya pada menu makanan.
Ada perubahan pada siapa yang menentukan makanan, dari mana makanan diperoleh, bagaimana makanan diproduksi, serta siapa yang mengendalikan proses penyediaannya.
“Masyarakat tak lagi menjadi penentu asupan gizi keluarga, diganti oleh kebijakan. Ini absurd,” katanya kepada iNewsMedan.id.
Bagi Avena, persoalan terbesar MBG tidak berhenti pada kualitas makanan yang disajikan. Ia melihat persoalan tersebut sebagai masalah desain kebijakan ketika negara membuat program dalam skala sangat besar dan harus menerapkannya pada masyarakat dengan kondisi sosial serta budaya yang berbeda.
“Sebagai bentuk kebijakan, program MBG ini merupakan kesalahan sistematis, di mana negara sebagai penentu kebijakan belum sepenuhnya mampu memahami masyarakat secara jelas,” katanya.
Avena menyebut masyarakat berisiko menjadi pihak yang menanggung konsekuensi ketika sebuah kebijakan masih mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya.
“Masyarakat menjadi laboratorium percobaan dari kebijakan itu; tingkat gizi, jenis makanan, trial and error menyebabkan keracunan, higienitas, nutrisi dan lain sebagainya,” ujarnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
