Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut menegaskan kesiapan mereka dalam mendukung kebijakan Bea Cukai dan Kemenkeu guna kelancaran tugas di lapangan.
Selain TNI-Polri, koordinasi juga dilakukan dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) Sumut. Kabinda Sumut, Brigjen TNI Muhammad Nasrullah Nasution, menyatakan kesiapannya memberikan dukungan data intelijen untuk pengamanan wilayah.
Fokus pengawasan di gerbang internasional turut diperkuat melalui pertemuan dengan Kakanwil Imigrasi Sumut, Parlindungan. Kedua instansi sepakat untuk meningkatkan pengawasan perlintasan orang dan barang di bandara serta pelabuhan internasional secara lebih ketat dan terintegrasi.
Pada Mei 2026, koordinasi berlanjut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Muhibuddin, menyambut baik rencana peningkatan pertukaran data dalam penanganan perkara kepabeanan dan cukai, terutama dengan diberlakukannya KUHP dan KUHAP yang baru.
Tak berhenti di situ, penguatan pengawasan jalur masuk ilegal juga dibahas bersama:
- Komandan Sektor I Koopsud I Medan, Marsma TNI Imam Subekti.
- Komandan Lantamal I Belawan, Laksda TNI Deny Septiana.
Kedua pimpinan institusi pertahanan tersebut sepakat untuk melakukan pertukaran data intelijen guna meningkatkan deteksi dini serta melaksanakan operasi bersama dalam memberantas penyelundupan melalui jalur darat, laut, maupun udara.
Rudy Rahmaddi menekankan bahwa karakteristik geografis Sumatera Utara yang kompleks menuntut adanya Sinergi Intelijen, Sinergi Teritorial, dan Sinergi Penegakan Hukum.
"Dengan penguatan koordinasi di level pimpinan, diharapkan dapat berdampak langsung pada efektivitas pengawasan di level operasional. Sinergi lintas institusi adalah kunci utama dalam mengoptimalkan pengawasan dan mengamankan kepentingan negara secara menyeluruh," tutupnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
