Usai keputusan itu, Hinca bergerak cepat menuju Rutan Tanjung Gusta untuk menjemput Amsal. Ia juga berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum agar proses administrasi berjalan lancar.
Penangguhan ini, lanjutnya, menjadi jawaban atas tekanan publik yang datang dari berbagai kalangan, terutama komunitas ekonomi kreatif yang mengikuti kasus tersebut.
Ia menegaskan, langkah DPR ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam merespons aspirasi masyarakat. Bahkan, ia mengaitkannya dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong sektor ekonomi kreatif.
“Harapan masyarakat, netizen, dan pekerja kreatif akhirnya terjawab. Negara hadir,” tegasnya.
Meski demikian, Hinca memastikan proses hukum tetap berjalan. Ia menyatakan akan bertanggung jawab membawa Amsal kembali ke persidangan untuk mendengarkan putusan majelis hakim yang diagendakan pada esok hari, Rabu, 1 April 2026.
“Apapun putusan hakim nanti, kita hormati,” katanya.
Ia juga mengapresiasi respons cepat dari Pengadilan Negeri Medan yang dinilai telah mempertimbangkan aspirasi publik dalam mengambil keputusan.
Kasus ini sebelumnya memicu perhatian luas dan bahkan disebut telah “menghebohkan” publik nasional. DPR pun berjanji akan terus mengawal proses hukum serta mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak terkait.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
