“Sesuai ketentuan, sidang bersifat terbuka agar publik bisa mengikuti langsung prosesnya,” jelasnya.
Baca Juga:
Kasus ini berawal dari operasi penegakan hukum KPK terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah I Sumut. KPK menduga, sejumlah pejabat daerah menerima uang dari pihak kontraktor untuk memuluskan pelaksanaan proyek infrastruktur.
Topan Ginting yang saat itu menjabat sebagai Kadis PUPR Sumut diduga menjadi salah satu penerima suap bersama dua pejabat lainnya, Rasuli Efendi Siregar dan Heliyanto. Ketiganya telah ditetapkan sebagai terdakwa dan kini akan menghadapi proses peradilan.
Editor : Ismail
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
