ANRI Mengaku Tak Punya Daya Paksa
Pelaporan ini merupakan puncak dari keganjilan yang ditemukan Bonatua. Sebelumnya, ANRI sendiri mengakui bahwa mereka tidak memiliki salinan ijazah Jokowi.
Dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 28 Oktober 2025, pihak ANRI menyatakan bahwa mereka tidak punya kewenangan atau daya paksa untuk mengambil salinan dokumen tersebut dari KPU, terutama jika KPU telah menetapkan informasi tersebut bersifat dikecualikan.
"Tidak ada daya paksa menurut UU maupun PP ANRI. [Dokumen] tidak dikuasai dan tidak ada daya paksa," jawab pihak ANRI dalam persidangan KIP.
Laporan ke Bareskrim ini diajukan Bonatua sebagai upaya mencari dokumen yang sah untuk menyelesaikan polemik dan menegakkan prinsip transparansi kearsipan negara.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
