MEDAN, iNewsMedan.id - Menanggapi laju inflasi yang melonjak hingga 5,32\% (year-on-year/yoy) pada September 2025 – angka tertinggi secara nasional – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) langsung mengambil tindakan darurat. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan bahwa pengendalian harga, terutama komoditas pangan bergejolak, menjadi prioritas utama demi melindungi daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Bobby Nasution tidak menampik tekanan yang dirasakan masyarakat akibat lonjakan harga. "Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Gubernur usai Rakor Pengendalian Inflasi virtual dengan Kemendagri di Medan, Senin (6/10/2025).
Strategi 11 Poin dan Prinsip 4T
Tekanan inflasi di Sumut dipicu oleh komoditas pangan volatil seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan 11 aksi cepat untuk tiga bulan ke depan.
Langkah-langkah taktis ini meliputi:
1. Pembagian gratis komoditi penyumbang inflasi.
2. Bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah.
3. Percepatan program bantuan pangan.
4. Penyelenggaraan pasar murah.
5. Intervensi tata niaga.
6. Sidak pasar dan monitoring distribusi pangan.
7. Memperkuat kerja sama antar daerah (KAD).
8. Menugaskan BUMD mengelola stok cabai dan bawang merah.
9. Antisipasi bahan pangan untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis).
10. Penetapan toko pantau inflasi.
Gubernur Bobby Nasution menekankan bahwa implementasi harus mengikuti prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu, memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Optimalisasi BUMD dan Penguatan Produksi Lokal
Penanganan inflasi, menurut Gubernur, tak cukup hanya dengan operasi pasar. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan daerah.
Pemprov Sumut secara khusus menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk aktif mengelola dan menyalurkan pasokan cabai, bawang, dan beras.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa selain jurus cepat, Pemprov juga fokus pada strategi jangka menengah, yaitu memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
“BUMD pangan daerah akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” jelas Poppy.
Langkah-langkah tersebut juga akan diiringi dengan peningkatan koordinasi antara TPID Provinsi, BI, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan publik.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
