Gagasan menjadikan seluruh mitra pengemudi sebagai karyawan tetap dianggap mulia namun tidak realistis. Data dari Svara Institute (2023) menunjukkan bahwa skema ini dapat menghapus 70–90 persen lapangan kerja di sektor ini, menurunkan PDB hingga Rp178 triliun, serta berpotensi menyebabkan 1,4 juta orang kehilangan penghasilan. Pengalaman internasional di Inggris dan Spanyol menunjukkan kenaikan harga layanan hingga 30 persen dan pukulan keras bagi UMKM yang bergantung pada pengantaran instan.
"Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya: siapa sebenarnya yang terlindungi?," tanyanya.
Modantara mendukung peningkatan kesejahteraan mitra, namun penyesuaian tarif harus mempertimbangkan daya beli konsumen, variasi biaya operasional, dan potensi pengurangan layanan di wilayah non-komersial. "Kita harus memperhatikan biaya operasional dan taraf hidup mitra, namun tarif yang terlalu tinggi akan menurunkan minat konsumen, percuma tarif yang tinggi namun yang beli tidak ada," jelasnya.
Sektor pengantaran barang dan makanan berbasis digital (On-Demand Service/ODS) tumbuh di luar kerangka regulasi yang sudah tidak relevan (UU Pos No. 38/2009). Modantara mendorong peninjauan ulang ekosistem regulasi secara menyeluruh, termasuk kejelasan lintas kementerian dan lembaga yang berwenang. Regulasi tarif harus mengakui skema kendaraan dan jenis layanan ODS yang beragam, serta kompleksitas waktu, jarak, dan permintaan yang fluktuatif.
Meskipun menghargai semangat peningkatan kesejahteraan, pemberlakuan pendapatan minimum (misalnya setara UMR) tanpa mempertimbangkan dinamika pasar digital berisiko besar. Ini dapat menyebabkan platform membatasi rekrutmen mitra baru, mengurangi jumlah mitra aktif, menaikkan biaya layanan, dan bahkan meninggalkan wilayah operasi yang tidak ekonomis, sehingga memperlebar ketimpangan layanan antar daerah.
Alih-alih pendekatan seragam, Modantara mendukung pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif, seperti akses pembiayaan ringan melalui skema UMKM, insentif bebas parkir, pembebasan PPN dan bea masuk onderdil kendaraan, serta optimalisasi perlindungan sosial lewat BPJS dan pelatihan wirausaha.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
