MEDAN, iNewsMedan.id - Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menegaskan komitmennya untuk memberantas maraknya aksi penyimpangan aktivitas masyarakat, termasuk premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang menyimpang.
Deputi III Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam RI, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menanggulangi permasalahan ini.
"Pemerintah saat ini dalam menghadapi maraknya aksi penyimpangan aktivitas masyarakat perlu kita tegaskan bahwa nanti akan dibentuk satu satuan tugas penanggulangan bermasalah yang tadi mulai digerakkan di lapangan," ujar Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono saat memberikan keterangan pers di Medan, Sabtu (10/5/2025), di sela-sela kunjungannya untuk memantau situasi di Sumatera Utara.
Langkah pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI agar negara mengambil sikap cerdas, terukur, dan berkarya dalam menangani kelompok-kelompok yang mengganggu ketertiban umum, masyarakat, dan merusak tatanan yang ada.
Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono menekankan bahwa penegakan hukum terhadap premanisme dan ormas menyimpang bukan hanya sekadar penindakan, melainkan juga wujud kehadiran negara dalam menjaga demokrasi, memastikan perlindungan hak warga negara, dan menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman.
"Untuk mengoptimalkan penanganan masalah ini, Kemenko Polkam telah memberikan arahan tegas kepada jajaran di tingkat deputi untuk melakukan pemantauan langsung ke daerah-daerah dengan tingkat permasalahan yang cukup tinggi," terangnya.
Selain itu, kata Purwito Hadi, Kemenko Polkam juga akan mengkoordinasikan langkah antara pusat dan daerah untuk menyamakan strategi ke depan, serta mendorong aparat penegak hukum, khususnya Polri, agar bertindak tegas namun tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan hak asasi manusia.
"Kita tegaskan bahwa ke depan praktek ini bukan alat represif saja, melainkan mekanisme kombinasi majelis negara atau lembaga untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum ini dapat ditangani dengan baik dan terukur," tegasnya.
Terkait hasil pemantauan di Sumatera Utara, khususnya di Medan yang memiliki catatan aktivitas ormas dan potensi tawuran, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono menyatakan bahwa hasilnya akan disampaikan lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku akan ditindak oleh aparat di lapangan.
"Ada atensi khusus untuk wilayah Medan terutama satu kota, ya. Kita datang ke sini untuk bagaimana antara pusat dan daerah sehingga nanti kegiatan percepatan semua ataupun masalah di wilayah sini dapat ditangani dengan baik," jelasnya.
Mengenai penindakan, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono menjelaskan bahwa untuk kasus premanisme yang cukup berat akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Sementara untuk kasus yang lebih ringan, pihaknya akan mengedepankan pembinaan agar para pelaku dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan baik dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Terkait identifikasi premanisme, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penilaian berdasarkan tindakan dan rekam jejak yang bersangkutan.
"Jika seseorang memiliki pekerjaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak akan dikategorikan sebagai preman," ujarnya.
Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono mengimbau kepada aparat keamanan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan.
"Kami juga meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan segala bentuk aktivitas premanisme dan ormas menyimpang kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti," tandas Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
