MEDAN, iNewsMedan.id- Polemik Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir menjadi sorotan utama dalam aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera Utara di depan Kantor Wali Kota Medan, Jumat (9/5). Mereka mendesak Pemerintah Kota Medan segera merevisi regulasi tersebut karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Perda ini memberatkan masyarakat, terutama mahasiswa dan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Implementasinya juga tidak transparan dan rawan pungli di lapangan,” ujar Muzammil Ihsan, perwakilan BEM SI Sumut sekaligus Ketua BEM Universitas Sumatera Utara.
Desakan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap 100 hari pertama masa pemerintahan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. BEM SI Sumut menilai, di tengah naiknya biaya hidup, retribusi parkir justru menambah beban ekonomi warga tanpa kejelasan manfaat atau perbaikan sistem parkir yang nyata.
Tak hanya menyoroti retribusi parkir, massa aksi juga mengangkat isu-isu struktural lain seperti kemiskinan, stagnasi pembangunan, dan tingginya angka peredaran narkoba. Mereka menyebut janji kampanye Wali Kota belum terealisasi secara signifikan, termasuk target penciptaan 50.000 lapangan kerja dan penyelesaian sejumlah proyek strategis seperti Stadion Teladan dan Lapangan Merdeka.
BEM SI Sumut mencatat, angka kemiskinan di Kota Medan masih mencapai 7,94 persen atau sekitar 187.040 jiwa berdasarkan data BPS 2024. Mahasiswa menilai, hal ini menunjukkan lemahnya strategi pengentasan kemiskinan struktural di tingkat kota.
Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, mahasiswa juga menuntut agar Pemkot Medan segera mengambil langkah nyata memberantas narkoba, termasuk melalui kebijakan tes urine rutin yang melibatkan ASN, FORKOPIMDA, serta organisasi kepemudaan.
Sayangnya, Wali Kota Rico Waas tidak dapat menemui massa aksi karena sedang menghadiri Rakernas APEKSI di Surabaya. Aspirasi mahasiswa diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, yang menyatakan akan menyampaikan seluruh tuntutan kepada Wali Kota.
Demonstrasi ditutup dengan tertib, namun mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial murni, bukan pesanan atau kepentingan politik tertentu. Mereka berharap, pemerintahan Rico Waas segera menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar retorika.
Editor : Ismail
Artikel Terkait