"Banyak orang akan menjadi korban diantara mahasiswa dan dosen," tegasnya.
Senada dengan itu, Prof Dian menyarankan agar seluruh pihak terkait menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan kepala dingin.
Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah I saat ini, Prof. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyebutkan kepengurusan yayasan mana yang sah.
"Saya cuma mengatakan silahkan lihat sendiri di web Menteri Hukum dan Ham, SK yayasan mana yang tercantum," ujarnya.
Prof Saiful menekankan bahwa penentuan yayasan yang sah merupakan otoritas Kemenkumham, bukan LLDikti. Ia meminta agar tidak membenturkan Kemenristek dengan Kemenkumham. Ia juga mengimbau kedua pihak yayasan untuk duduk bersama dengan sembilan ahli waris lainnya guna membahas masalah tersebut secara damai.
"Saran saya duduklah bersama dan damai- damai saja membicarakan hal itu," katanya. Prof Saiful juga menambahkan bahwa perubahan SK kepengurusan yayasan yang baru tidak dapat dilakukan pada tahun yang sama dengan SK sebelumnya, melainkan harus pada tahun berikutnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
