MEDAN, iNewsMedan.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengambil langkah proaktif dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menyusun peta dan analisis kerawanan karhutla. Inisiatif ini digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut bekerja sama dengan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) sebagai landasan kebijakan pengendalian karhutla di masa depan.
Langkah penting ini diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Penyusunan Buku Pemetaan dan Analisis Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Utara'. FGD yang berlangsung pada Kamis, 17 April 2025, di Medan, membahas secara mendalam hasil pemetaan dan penentuan tingkat kerawanan karhutla yang diperoleh dari survei lapangan di sejumlah kabupaten prioritas di Sumut.
Dokumen pemetaan dan analisis kerawanan karhutla yang dihasilkan dari FGD ini diharapkan menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan, penyusunan strategi mitigasi, hingga pelaksanaan aksi penanganan karhutla yang lebih efektif di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Kegiatan strategis ini melibatkan perwakilan lintas sektor terkait, termasuk Dinas LHK Sumut dari berbagai bidang PPHHPK, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Sumut, serta Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (BPK). Total sebanyak 11 peserta aktif turut berkontribusi dalam diskusi tersebut.
Kepala Dinas LHK Sumut, Ir. Yuliani Siregar, MAP, melalui perwakilan dari Bidang PPHPK, menekankan bahwa isu karhutla merupakan prioritas utama Pemprov Sumut. Pasalnya, karhutla tidak hanya merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati yang berharga, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, serta menghambat upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
"Sumut memiliki tutupan hutan yang luas dan rentan terhadap kebakaran. Pemetaan ini menjadi langkah awal untuk membangun kebijakan yang berbasis data dan meningkatkan kesiapsiagaan," tegasnya.
Direktur PETAI, Masrizal Saraan, menyatakan dukungan penuh pihaknya terhadap upaya DLHK Sumut melalui fasilitasi ground check dan pengumpulan data spasial di lapangan. Ia menekankan bahwa peta dan dokumen yang tengah disusun ini tidak hanya sekadar produk fisik, melainkan harus menjadi alat advokasi yang kuat, dasar perencanaan yang akurat, serta sumber edukasi yang efektif bagi berbagai pihak.
"Kita tidak bisa hanya merespons saat kebakaran meluas. Kita butuh strategi pencegahan yang tepat, berbasis data, dan dilakukan sejak dini," ujarnya dengan nada optimis.
Masrizal juga menambahkan bahwa proses penyusunan peta kerawanan karhutla ini merupakan bagian dari dukungan terhadap implementasi Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Melalui sinergi yang solid antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat, Sumatera Utara diharapkan mampu membangun sistem pengendalian karhutla yang adaptif terhadap perubahan iklim, didukung oleh data yang akurat, serta berorientasi kuat pada upaya pencegahan.
"Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Sumut siap membangun sistem pencegahan Karhutla yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan," pungkas Masrizal.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
