MEDAN, iNewsMedan.id - Bahaya korupsi dianggap penyebab hilangnya rasa nasionalisme dan dinilai sangat berbahaya bagi keutuhan Indonesia.
Isu itu pun menjadi topik hangat yang disampaikan mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, ketika menyambangi posko relawan Prof Ridha Dharmajaya sekaligus mengisi materi di acara Leaders Club Meeting, di kawasan Jalan Pemuda Medan, Sabtu (6/7/2024) kemarin.
Korupsi menurutnya bisa membuat Indonesia hilang dari peta bumi atau bahkan menjadi negara federasi dan bahkan menjadi jajahan negara super power.
Hal itu diungkapkan Abdullah dalam catatannya tentang masa depan Indonesia 2045 bersama para relawan Prof Ridha.
Abdullah mengatakan jika orde reformasi mengalami lima krisis. "Pertama korupsi, kedua narkoba, ketiga keluarga, keempat penegakan hukum dan terakhir nasionalisme. Pemimpin yang akan datang dari nasional provinsi dan kabupaten kota harus mampu membebaskan dari lima krisis ini," ungkap penasihat KPK periode kepemimpinan Presiden SBY itu.
Misalnya korupsi, menurutnya bisa mengakibatkan Indonesia ini hilang dari peta bumi. "Kalau toh ditakdirkan tidak hilang dari muka bumi bisa menjadi negara baru ataupun bisa jadi negara federasi dan kemudian akan menjadi jajahan satu dua negara super power," katanya.
"Hutang BUMN kita Rp8000 Triliun, hutang non BUMN 8000 Triliun juga sedangkan untuk menggaji ASN, TNI dan Polri itu 4500 Triliun jadi total ada sekitar 20. 000 Triliun. Bagaimana membayarnya?," sambungnya.
Sehingga, menurutnya pemimpin yang akan datang tak terkecuali Prof Ridha yang diusung masyarakatnya untuk maju sebagai Walikota Medan, harus mempunyai visi dan misi, kiat, program hilangkan hutang tanpa membebani rakyat serta bisa tidak lagi menambah hutang baru.
"Bagaimana caranya? itu adalah mengeksplorasi potensi alam yang ada. Kita punya laut itu terpanjang di dunia kedua setelah Kanada. Potensi laut kita itu 30. 000 Triliun setahun. Padahal APBN kita tahun lalu itu 3000 Triliun, jadi kalau laut kita itu dieksplorasi tanpa praktik KKN maka kita bisa dapatkan 10 APBN dari laut saja," sebutnya.
Belum lagi sambungnya, Indonesia punya tambang terbanyak di dunia dengan 17 jenis tambang.
"Kalau dikelola oleh BUMN, BUMD, UMKM-UMKM sesuai dengan UU 45 tanpa KKN, maka data-data KPK itu menunjukkan bahwa setiap warga negara sebanyak 275 juta penduduk bisa dapat Rp 22 juta sebulan gratis tanpa kerja," ungkapnya.
Apalagi bilangnya, setiap provinsi di Indonesia punya potensi alam baik minyak, batu bara nikel ataupun gas.
Untuk itu dirinya mengharapkan pemimpin yang akan datang baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota harus mampu mengeksplorasi hasil alam itu, baik laut, hutan maupun tambang.
Sementara kota seperti Medan yang tidak punya sumber daya alam, Abdullah mengungkapkan perlunya mengembangkan tiga hal.
"Yakni Informasi Teknologi (IT) karena orang saat ini sudah berinteraksi dengan digital. Kedua bahasa, karena orang-orang akan datang dari daerah dan juga negara manapun sehingga perlu ada fokus bahasa. Ketiga pariwisata," katanya sembari mengingatkan hal ini sebagai PR bagi Prof Ridha.
Saat kabupaten kota yang tidak punya sumber daya alamnya maka institusi pendidikannya itu harus fokus di IT bahasa dan pariwisata. Sehingga itu menurut Abdullah bisa menjadi sumber daya APBD.
"Kita kasih contoh Singapura. Mereka pasir saja tidak punya tapi mereka bisa menjadi negara terkaya di Asia Tenggara. Mereka mengembangkan tiga konsep tadi. Universitas Singapura itu nomor satu di Asia Tenggara dan nomor enam di dunia dengan memanfatkan teknokogi IT dan yang lain," katanya lagi dan diamini kordinator relawan Prof Ridha yang hadir.
Lepas dari semua itu, lanjut Abdullah itu dikarenakan persoalan Nasionalisme dengan budaya korupsinya.
Padahal menurutnya jika korupsi diberantas maka narkoba otomatis habis. Karena narkoba juga terlibat dengan korupsi.
"Sebutlah Aceh jika selama setahun setiap hari semua Tentara, Polisi mengepung Aceh maka habis itu semua Ganja tapi karena di situ sumber korupsi, tangkap 10 kilogram, 9 kikogram dibakar satu kilogram dipakai berarti itu korupsi," ucapnya.
Begitu juga krisis keluarga, ujung-ujungnya korupsi. "Contoh ketua KPU yang baru dipecat. Itu kan terlibat dalam kasus gratifikasi seks. Karena dia punya anak buah harus menyerahkan kehormatan dengan janji dibelikan rumah dan dinikahi. Hampir semua berujung korupsi nasionalisme," katanya.
Begitupun dengan UU cipta kerja, menurutnya otonomisasi daerah itu hilang karena ketentuan tentang penetapan proyek di daerah bukan lagi oleh DPRD tapi dari pusat.
"Misalnya PIK 2 di Jakarta Utara masuk dalam proyek pemerintah. Itu apa urusannya swasta masuk dalam proyek nasional. Berarti bahwa nasionalisme itu berkurang karena ujung-ujungnya korupsi," ungkapnya.
Sehingga kata Abdullah, perlu pemimpin yang punya wawasan yang luas baik kebangsaan dan rasa nasionalismenya.
"Tapi untuk itu pemimpin harus mempunyai tiga fungsi. Pertama sebagai komandan, manajer dan pelayan. Kalau pemimpin itu, mau presiden, gubernur, walikota atau bupati itu menjalankan tiga fungsi ini tadi, Insya Allah sebagai komandan dia selalu terdepan. Dia punya visi, misi mau dibawa kemana rakyatnya itu, karena dia di depan dia itu teladan apa yang diucapkan itu dilaksanakan," ujarnya.
"Sebagai manajer, semua rakyat dijadikan masyarakat mitra kerja. Semua memiliki saham. Semua orang memiliki apa yang disebut sense of belonging, sense of responsbility dan sense of partisipation. Ketika masyarakat menjadi mitra maka pemimpin tinggal hanya berkordinasi, itu fungsi pemimpin sebagai manajer," sambungnya.
Ketiga pelayan. Pemimpin itu digaji oleh rakyat sehingga dia harus melayani rakyat maka dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat sendiri.
"Menurut UUD45 Mukaddimah, pemimpin harus melindungi wilayah negara Indonesia, harus melindungi bangsanya 275 juta jiwa. Itu Singapura, satu rakyatnya diganggu ribut itu negaranya. Nah kita pada 2019, 800 petugas KPPS meninggal tidak ada yang ribut. Kemudian pemimpin harus mencerdaskan, mensejahterakan bukan mensejahterakan dirinya tapi rakyatnya," katanya lagi.
Untuk itu, BUMN, BUMD dan UMKM harus dihidupsuburkan dengan melaksanakan semua sumber daya alam yang akan menciptakan lapangan kerja maka kemudian dapat penghasilan dan mengelurkan pajak kemudian pajak meningkatkan APBD kemudian bisa meningkatkan lagi penghasilan kepada rakyat dan ini tentunya bisa berefek langsung saat ini.
"Itu cara untuk mensejahterakan, sehingga keadilan sosial bisa tercipta. Itulah garis besar kita mau selamatkan negara ini paling tidak 2045 bisa berkah. Kalau tidak 2045 Indonesia bisa menjadi negara Komunis atau kapiltalis," ucapnya sembari mengakhiri catatannya tentang masa depan Indonesia 2045 bersama para kordinator relawan Prof Ridha.
Sementara itu, Prof Ridha mengapresiasi kedatangan dan juga materi yang disampaikan oleh Abdullah Hehamua.
"Dia orang yang sangat berintegritas prinsip-prinsipnya akan keadilan cukup luar biasa. KPK di masanya Abdullah sebagai pengawas membuat lembaga KPK sangat bergigi terhadap koruptor. Era-nya juga orang-orang di KPK sangat memiliki integritas dan gak gampang disogok," ucapnya.
Dengan kondisi saat ini Prof Ridha mengaku sedih dan berharap penguatan KPK bisa dikuatkan lagi dan korupsi betul-betul bisa diberantas.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
